Kupang (AntaraNews NTT) - Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh mengklaim bahwa kasus gizi buruk di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai turun setelah gencarnya pemerintah melakukan intervensi program pelayanan kesehatan pada 2017.

"Pada tahun 2016 tercatat 270 orang dilaporkan menderita gizi buruk, sedangkan tahun 2017 terdapat 240 orang atau terjadi penurunan 30 penderita gizi buruk dari tahun sebelumnya," kata Wali Kota Riwu Koreh kepada wartawan di Kupang, Sabtu (7/4).

Para penderita gizi buruk tersebut, umumnya warga dari luar Kota Kupang yang ikut bersama orang tuanya mencari pekerjaan serabutan di Kota Kupang. "Ada juga warga kota, namun semuanya sudah tertangani dengan baik," katanya.

Menurut dia, kasus gizi buruk di Kota Kupang mulai mengalami penurunan setelah membaiknya sistem pemantauan dan pencatatan status gizi sehingga meningkatkan efektifitas sistem pelaporan dan penanganan gizi pada balita.

"Pemerintah juga terus mengerakan berbagai program layanan kesehatan terhadap balita dan ibu hamil di posyandu, pustu serta puskesmas melalui pemberian makanan tambahan serta vitaman penambah berat badan terhadap penderita gizi buruk," katanya.

Baca juga: Lipsus - Gizi buruk dan Stunting yang terus melanda Korban gizi buruk Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Ari Wijana mengatakan penanganan penderira gizi buruk dilakukan melalui program pemberian makanan tambahan seperti pemberian susu,biskuit dan vitamin penambah berat badan balita serta para ibu-ibu hamil.

"Pemberian makanan tambahan dan vitamin dilakukan dalam kegiatan posyandu setiap bulan sehingga kasus gizi buruk di daerah ini terus mengalami penurunan," kata Ari.

Ia mengatakan kasus gizi buruk yang dialami 240 anak balita di Kota Kupang pada 2017 telah berhasil ditangani.

"Semua penderira sudah ditangani. Sampai saat ini belum ada laporan dari Puskesmas tentang adanya penderita gizi buruk di daerah ini," tegasnya.

Jamkesda
Sementara itu, sekitar 200.000 lebih warga miskin di Kota Kupang mendapat pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tahun 2017.

"Pelayanan kesehatan warga miskin menjadi prioritas pemerintah daerah ini. Pelayanan dilakukan melalui program Jamkesda," kata Riwu Koreh.

Ia mengatakan, program Jamkesda sangat bermanfaat bagi warga miskin karena pelayanan medis yang dilakukan secara gratis meliputi berbagai layanan kesehatan bagi warga tidak mampu di daerah itu.

Menurut Jefri yang juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTT, jumlah warga miskin di Kota Kupang yang mendapat pelayanan medis melalui program Jamkesda tahun 2017 tercatat 217.360 orang.

Selain itu kata dia, pelayanan kesehatan bagi warga miskin dilakukan melalui program BPJS kesehatan dengan total penerima manfaat sebanyak 93.514 jiwa.

"Dengan demikian jumlah warga miskin di Kota Kupang yang mendapat layanan kesehatan melalui program Jamkesda dan BPJS sebanyak 310.874 jiwa," kata Jefri.

Jefri mengatakan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan, pemerintahannya telah menempatkan dokter umum, dokter gigi, tenaga kesehatan serta tenaga medis PTT ke Puskesmas dan Pustu sebanyak 45 orang demi terwujudnya pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Pemerintah akan terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat Kota Kupang," kata Jefri.

Pewarta : Benediktus Jahang
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2024