Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur Willem Foni mengemukakan beras cadangan pemerintah provinsi untuk penanganan bencana alam hanya tersimpan di gudang dan belum digunakan sejak 2014 hingga sekarang.
"Cadangan beras provinsi untuk bantuan bencana yang ada di gudang kami ada 800 ton, belum digunakan selama empat tahun terahkhir sejak 2014," kata Willem Foni di Kupang, Jumat (18/5).
Ia menjelaskan, setiap tahun pemerintah provinsi menyediakan beras cadangan untuk penanganan bencana sebesar 200 ton, ditambah 50 ton cadangan reguler yang dapat disalurkan sebelum bencana.
Menurutnya, memang ada bencana yang terjadi selama beberapa tahun terakhir namun berskala kecil sehingga bantuan beras bisa ditangani pemerintah kabupaten/kota.
Masing-masing kabupaten/kota memiliki beras cadangan bencana setiap tahun sebesar 100 ton sebagai cadangan pemerintah dan lima ton cadangan reguler. "Jadi belum ada permintaan beras yang membengkak dari daerah akibat bencana alam selama empat tahun terkakhir," katanya.
Baca juga: Stok beras di NTT mencapai 27.000 ton
Ia mengatakan beras cadangan provinsi sewaktu-waktu dapat disalurkan dengan sejumlah persyaratan yakni adanya bencana, kemudian pernyataan bencana dari pemerintah kabupaten/kota dilampirkan dengan data lengkap (sesuai nama, alamat, dan NIK).
Cadangan beras yang ada, lanjutnya, juga sebagai persediaan pemerintah provinsi menghadapi musim kemarau 2018 yang mulai berlangsung di daerah setempat.
Ia mengatakan, selain beras, ada pula barang-barang kebutuhan yang disediakan pemerintah provinsi untuk penanganan bencana seperti tenda jadi, pakaian ibu dan anak, makanan dan minuman siap saji, dan lainnya.
"Jadi persediaan di provinsi tetap ada. Sementara untuk upaya penanganan bencana, kami juga sudah membentuk kampung siaga bencana yang tersebar di berbagai daerah rawan bencana," katanya.
"Cadangan beras provinsi untuk bantuan bencana yang ada di gudang kami ada 800 ton, belum digunakan selama empat tahun terahkhir sejak 2014," kata Willem Foni di Kupang, Jumat (18/5).
Ia menjelaskan, setiap tahun pemerintah provinsi menyediakan beras cadangan untuk penanganan bencana sebesar 200 ton, ditambah 50 ton cadangan reguler yang dapat disalurkan sebelum bencana.
Menurutnya, memang ada bencana yang terjadi selama beberapa tahun terakhir namun berskala kecil sehingga bantuan beras bisa ditangani pemerintah kabupaten/kota.
Masing-masing kabupaten/kota memiliki beras cadangan bencana setiap tahun sebesar 100 ton sebagai cadangan pemerintah dan lima ton cadangan reguler. "Jadi belum ada permintaan beras yang membengkak dari daerah akibat bencana alam selama empat tahun terkakhir," katanya.
Baca juga: Stok beras di NTT mencapai 27.000 ton
Ia mengatakan beras cadangan provinsi sewaktu-waktu dapat disalurkan dengan sejumlah persyaratan yakni adanya bencana, kemudian pernyataan bencana dari pemerintah kabupaten/kota dilampirkan dengan data lengkap (sesuai nama, alamat, dan NIK).
Cadangan beras yang ada, lanjutnya, juga sebagai persediaan pemerintah provinsi menghadapi musim kemarau 2018 yang mulai berlangsung di daerah setempat.
Ia mengatakan, selain beras, ada pula barang-barang kebutuhan yang disediakan pemerintah provinsi untuk penanganan bencana seperti tenda jadi, pakaian ibu dan anak, makanan dan minuman siap saji, dan lainnya.
"Jadi persediaan di provinsi tetap ada. Sementara untuk upaya penanganan bencana, kami juga sudah membentuk kampung siaga bencana yang tersebar di berbagai daerah rawan bencana," katanya.