Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andre Koreh mengatakan NTT akan mendapat efek ganda dari keberadaan Jembatan Pancasila-Palmerah yang menghubungkan Pulau Flores dengan Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur.
"Kita tentu akan mendapat efek ganda dari keberadaan jembatan layang tersebut, yakni perekonomian serta turbin listrik dari energi baru terbarukan tersebut," kata Andre Koreh kepada Antara di Kupang, Jumat (25/5).
Dia mengemukakan hal itu, terkait rencana pembangunan jembatan Pancasila-Palmerah yang menghubungkan Pulau Flores dengan Adonara di Kabupaten Flores Timur, dan dampak ekonomi bagi daerah tersebut.
Rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang diperjuangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 2015 itu segera terealisasi, menyusul semua dokumen yang menjadi syarat pembangunan itu sudah siap.
Bahkan Pemerintah NTT sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan Palmerah-Pancasila pada 1 Juni 2018 bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila.
Baca juga: Gubernur minta dukungan terhadap pembangunan Pancasila-Palmerah
Di bawah jembatan tersebut akan dipasang pembangkit listrik tenaga arus laut. "Dalam proyek energi baru terbarukan ini akan menggunakan model turbin yang lagi ngetren di Inggris. Turbin pembangkit energi listrik setinggi lima meter itu di Inggris menjadi obyek wisata menarik, karena ramah terhadap ikan," katanya.
"Maksudnya ikan bisa masuk ke dalam turbin tanpa terancam nyawanya. Ini akan menjadi pemandangan yang indah dan akan menjadi objek wisata, karena ikan-ikan yang bermain di sekitar itu akan di sedot masuk lalu di dorong keluar lagi," katanya menjelaskan.
Ikan seperti sedang bermain di satu kolam dan akan menjadi pemandangan atau objek wisata yang sangat menarik. "Jadi ada efek secara ekonomi yang sangat besar. Tinggal bagaimana mengolah dengan baik, sehingga bisa bermanfaat bagi daerah dan masyarakat," katanya.
Andre atas nama Gubernur Frans Lebu Raya juga memohon dukungan moral disertai doa dari seluruh masyarakat NTT, agar rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) bisa terlaksana pada 1 Juni 2018 oleh Presiden Jokowi.
"Kita tentu akan mendapat efek ganda dari keberadaan jembatan layang tersebut, yakni perekonomian serta turbin listrik dari energi baru terbarukan tersebut," kata Andre Koreh kepada Antara di Kupang, Jumat (25/5).
Dia mengemukakan hal itu, terkait rencana pembangunan jembatan Pancasila-Palmerah yang menghubungkan Pulau Flores dengan Adonara di Kabupaten Flores Timur, dan dampak ekonomi bagi daerah tersebut.
Rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang diperjuangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 2015 itu segera terealisasi, menyusul semua dokumen yang menjadi syarat pembangunan itu sudah siap.
Bahkan Pemerintah NTT sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan Palmerah-Pancasila pada 1 Juni 2018 bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila.
Baca juga: Gubernur minta dukungan terhadap pembangunan Pancasila-Palmerah
Di bawah jembatan tersebut akan dipasang pembangkit listrik tenaga arus laut. "Dalam proyek energi baru terbarukan ini akan menggunakan model turbin yang lagi ngetren di Inggris. Turbin pembangkit energi listrik setinggi lima meter itu di Inggris menjadi obyek wisata menarik, karena ramah terhadap ikan," katanya.
"Maksudnya ikan bisa masuk ke dalam turbin tanpa terancam nyawanya. Ini akan menjadi pemandangan yang indah dan akan menjadi objek wisata, karena ikan-ikan yang bermain di sekitar itu akan di sedot masuk lalu di dorong keluar lagi," katanya menjelaskan.
Ikan seperti sedang bermain di satu kolam dan akan menjadi pemandangan atau objek wisata yang sangat menarik. "Jadi ada efek secara ekonomi yang sangat besar. Tinggal bagaimana mengolah dengan baik, sehingga bisa bermanfaat bagi daerah dan masyarakat," katanya.
Andre atas nama Gubernur Frans Lebu Raya juga memohon dukungan moral disertai doa dari seluruh masyarakat NTT, agar rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) bisa terlaksana pada 1 Juni 2018 oleh Presiden Jokowi.