London (ANTARA) - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan mengupayakan langkah baru untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dewan perusahaan, seraya mencoba membuka penghalang legislasi untuk kuota perempuan yang telah macet sejak 2012.
"Sudah waktunya untuk bergerak maju dengan dokumen ini," kata von der Leyen, yang merupakan wanita pertama yang memimpin eksekutif Uni Eropa yang berbasis di Brussel, kepada Financial Times pada Rabu, (13/1).
"Sudah ada di rak selama 10 tahun sekarang, tetapi dalam 10 tahun ini ada banyak gerakan dan pembelajaran."
Von der Leyen mengatakan ada bukti "luar biasa" bahwa perusahaan dengan keragaman ruang rapat lebih berhasil dan memperkenalkan persyaratan hukum mempercepat langkah kemajuan menuju representasi gender yang lebih seimbang.
Namun, inisiatif kesetaraan gender di EU telah terhenti sebelumnya, termasuk proposal hukum 2012 yang meminta perusahaan yang terdaftar di blok tersebut untuk mengisi setidaknya 40 persen kursi dewan non-eksekutif mereka dengan perempuan.
Beberapa negara Uni Eropa menolak untuk mengadopsi target itu sebagai undang-undang, termasuk Jerman dan beberapa negara Nordik dan Baltik.
Von der Leyen mengatakan kepada FT bahwa dia siap bekerja dengan Prancis untuk mendorong arahan yang diusulkan selama enam bulan Paris memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa, dan dia berharap Berlin akan menghentikan penentangannya sekarang karena pemerintahan baru telah dibentuk.
Baca juga: Presiden Jokowi sayangkan perlakukan diskrminatif UE soal kelapa sawit RI
Anggota parlemen Uni Eropa harus punya tujuan untuk menyelesaikan arahan itu pada paruh pertama tahun ini jika memungkinkan, dan kesepakatan "pasti" dapat dicapai di beberapa masalah pada 2022, kata von der Leyen.
Arahan itu tidak menetapkan sanksi, menyerahkannya kepada negara-negara anggota, dan itu tidak akan berlaku untuk perusahaan kecil dan menengah, atau tidak terdaftar, kata Financial Times.
Baca juga: Komisi Eropa berencana seragamkan charger untuk ponsel
Prancis saat ini memiliki perwakilan wanita terkuat sebanyak 45 persen di ruang rapat perusahaan terbesar yang terdaftar, menurut laporan itu, dibandingkan rata-rata 30 persen untuk EU secara keseluruhan.
Sumber: Antara/Reuters
"Sudah waktunya untuk bergerak maju dengan dokumen ini," kata von der Leyen, yang merupakan wanita pertama yang memimpin eksekutif Uni Eropa yang berbasis di Brussel, kepada Financial Times pada Rabu, (13/1).
"Sudah ada di rak selama 10 tahun sekarang, tetapi dalam 10 tahun ini ada banyak gerakan dan pembelajaran."
Von der Leyen mengatakan ada bukti "luar biasa" bahwa perusahaan dengan keragaman ruang rapat lebih berhasil dan memperkenalkan persyaratan hukum mempercepat langkah kemajuan menuju representasi gender yang lebih seimbang.
Namun, inisiatif kesetaraan gender di EU telah terhenti sebelumnya, termasuk proposal hukum 2012 yang meminta perusahaan yang terdaftar di blok tersebut untuk mengisi setidaknya 40 persen kursi dewan non-eksekutif mereka dengan perempuan.
Beberapa negara Uni Eropa menolak untuk mengadopsi target itu sebagai undang-undang, termasuk Jerman dan beberapa negara Nordik dan Baltik.
Von der Leyen mengatakan kepada FT bahwa dia siap bekerja dengan Prancis untuk mendorong arahan yang diusulkan selama enam bulan Paris memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa, dan dia berharap Berlin akan menghentikan penentangannya sekarang karena pemerintahan baru telah dibentuk.
Baca juga: Presiden Jokowi sayangkan perlakukan diskrminatif UE soal kelapa sawit RI
Anggota parlemen Uni Eropa harus punya tujuan untuk menyelesaikan arahan itu pada paruh pertama tahun ini jika memungkinkan, dan kesepakatan "pasti" dapat dicapai di beberapa masalah pada 2022, kata von der Leyen.
Arahan itu tidak menetapkan sanksi, menyerahkannya kepada negara-negara anggota, dan itu tidak akan berlaku untuk perusahaan kecil dan menengah, atau tidak terdaftar, kata Financial Times.
Baca juga: Komisi Eropa berencana seragamkan charger untuk ponsel
Prancis saat ini memiliki perwakilan wanita terkuat sebanyak 45 persen di ruang rapat perusahaan terbesar yang terdaftar, menurut laporan itu, dibandingkan rata-rata 30 persen untuk EU secara keseluruhan.
Sumber: Antara/Reuters