Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate menegaskan tidak ada peretasan akses internet terkait rencana unjuk rasa atau demonstrasi oleh mahasiswa pada Senin (11/4).
"Ya pemerintah tidak pernah melakukan peretasan. Tidak ada itu peretasan," katanya, di Jakarta, Minggu, (10/
Kendati demikian, kata dia, yang perlu diketahui adalah serangan siber terjadi setiap detik. Oleh karena itu, semua pihak harus bisa menjaga masing-masing ruang digital dengan baik.
Termasuk di dalamnya menjaga enkripsi hingga mengganti kata kunci secara berkala. Upaya-upaya tersebut demi menghindari peretasan ruang digital, kata Menkominfo.
Menkominfo menyayangkan apabila ada serangan-serangan siber maka tidak jarang pemerintah adalah pihak yang dituduh. Apalagi, jika ada agenda atau kegiatan berskala besar misalnya demonstrasi.
Padahal, ujar dia, tugas utama dari pemerintah adalah bagaimana menjaga secara maksimal setiap ruang digital dari serangan-serangan siber yang terjadi hampir setiap detik.
Sebagai Menkominfo, Johnny menegaskan komitmennya menjaga kebebasan pers, berpendapat, berserikat, dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi masalah dan perlu dipahami masyarakat adalah serangan siber yang terjadi terus-menerus.
Pada kesempatan itu, ia mengantisipasi dan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hoaks yang disebarkan secara terus-menerus atau berkali-kali.
Baca juga: Menkominfo: Pemerintah hormati dan menjaga kebebasan berpendapat
Pada akhirnya, papar dia, hoaks yang disebarluaskan secara terus-menerus tersebut dianggap sebagian masyarakat, terutama yang minim literasi sebagai sebuah kebenaran.
"Jangan ada hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang diproduksi serta diedarkan di ruang digital," tegas dia.
Baca juga: Rektor IPB sebut unjuk rasa harus tertib meski dijamin UUD 1945
Sebagai kementerian yang bersinggungan langsung dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membersihkan ruang digital dari hoaks, kata dia.
"Ya pemerintah tidak pernah melakukan peretasan. Tidak ada itu peretasan," katanya, di Jakarta, Minggu, (10/
Kendati demikian, kata dia, yang perlu diketahui adalah serangan siber terjadi setiap detik. Oleh karena itu, semua pihak harus bisa menjaga masing-masing ruang digital dengan baik.
Termasuk di dalamnya menjaga enkripsi hingga mengganti kata kunci secara berkala. Upaya-upaya tersebut demi menghindari peretasan ruang digital, kata Menkominfo.
Menkominfo menyayangkan apabila ada serangan-serangan siber maka tidak jarang pemerintah adalah pihak yang dituduh. Apalagi, jika ada agenda atau kegiatan berskala besar misalnya demonstrasi.
Padahal, ujar dia, tugas utama dari pemerintah adalah bagaimana menjaga secara maksimal setiap ruang digital dari serangan-serangan siber yang terjadi hampir setiap detik.
Sebagai Menkominfo, Johnny menegaskan komitmennya menjaga kebebasan pers, berpendapat, berserikat, dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi masalah dan perlu dipahami masyarakat adalah serangan siber yang terjadi terus-menerus.
Pada kesempatan itu, ia mengantisipasi dan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hoaks yang disebarkan secara terus-menerus atau berkali-kali.
Baca juga: Menkominfo: Pemerintah hormati dan menjaga kebebasan berpendapat
Pada akhirnya, papar dia, hoaks yang disebarluaskan secara terus-menerus tersebut dianggap sebagian masyarakat, terutama yang minim literasi sebagai sebuah kebenaran.
"Jangan ada hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang diproduksi serta diedarkan di ruang digital," tegas dia.
Baca juga: Rektor IPB sebut unjuk rasa harus tertib meski dijamin UUD 1945
Sebagai kementerian yang bersinggungan langsung dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membersihkan ruang digital dari hoaks, kata dia.