Jakarta (ANTARA) - Puluhan ribu buruh dijadwalkan ikut unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (14/5), dan separuh dari mereka melanjutkan aksi di Gelora Bung Karno (GBK) untuk menyuarakan 18 tuntutan kepada anggota DPR dan pemerintah.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan aksi unjuk rasa itu bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Dunia yang berlangsung sejak 1 Mei.
Said Iqbal menyampaikan 18 tuntutan massa buruh itu antara lain menyangkut permintaan kepada pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan gas.
“Sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan tolak revisi UU SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh),” kata Said Iqbal, yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Kemudian, massa buruh juga menolak upah murah, meminta pemerintah menghapus mekanisme pekerja alih daya (outsourcing), menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) dan buruh migran.
Di samping itu, massa buruh meminta pemerintah dan DPR RI segera meratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Aksi unjuk rasa kelompok buruh turut meminta kepada aparat penegak hukum berhenti mengkriminalisasi petani.
Tuntutan lainnya, massa buruh juga meminta pemerintah mengangkat guru dan tenaga honorer jadi PNS, mendorong perusahaan memastikan status kerja pengemudi motor/mobil online sebagai pekerja bukan mitra, dan memberdayakan sektor informal.
Said Iqbal menyampaikan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR berlangsung pada pukul 10.00 WIB—12.00 WIB, dilanjutkan dengan demonstrasi di GBK pada 13.00 WIB—17.00 WIB.
Kegiatan di GBK hanya diikuti sekitar 50.000 buruh demi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan mencegah risiko penularan COVID-19.
Massa buruh yang ikut unjuk rasa di depan gedung DPR RI berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Said Iqbal mengatakan aksi di GBK turut dimeriahkan oleh orasi dari sejumlah pimpinan serikat buruh dunia, yaitu Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Sharan Burraw, Sekjen ITUC Asia Pacific Shoya Yoshids, serta perwakilan dari Partai Buruh Brazil, Australia, dan Finlandia.
Tidak hanya terpusat di Jakarta, aksi unjuk rasa buruh pada Sabtu juga berlangsung di provinsi lain, antara lain Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, Gorontalo, dan Kalimantan Timur.
Baca juga: 5.260 personel gabungan siap amankan May Day Fiesta
Baca juga: Ratusan buruh di Kupang mendapat bantuan sembako peringati hari buruh
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan aksi unjuk rasa itu bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Dunia yang berlangsung sejak 1 Mei.
Said Iqbal menyampaikan 18 tuntutan massa buruh itu antara lain menyangkut permintaan kepada pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan gas.
“Sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan tolak revisi UU SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh),” kata Said Iqbal, yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Kemudian, massa buruh juga menolak upah murah, meminta pemerintah menghapus mekanisme pekerja alih daya (outsourcing), menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) dan buruh migran.
Di samping itu, massa buruh meminta pemerintah dan DPR RI segera meratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Aksi unjuk rasa kelompok buruh turut meminta kepada aparat penegak hukum berhenti mengkriminalisasi petani.
Tuntutan lainnya, massa buruh juga meminta pemerintah mengangkat guru dan tenaga honorer jadi PNS, mendorong perusahaan memastikan status kerja pengemudi motor/mobil online sebagai pekerja bukan mitra, dan memberdayakan sektor informal.
Said Iqbal menyampaikan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR berlangsung pada pukul 10.00 WIB—12.00 WIB, dilanjutkan dengan demonstrasi di GBK pada 13.00 WIB—17.00 WIB.
Kegiatan di GBK hanya diikuti sekitar 50.000 buruh demi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan mencegah risiko penularan COVID-19.
Massa buruh yang ikut unjuk rasa di depan gedung DPR RI berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Said Iqbal mengatakan aksi di GBK turut dimeriahkan oleh orasi dari sejumlah pimpinan serikat buruh dunia, yaitu Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Sharan Burraw, Sekjen ITUC Asia Pacific Shoya Yoshids, serta perwakilan dari Partai Buruh Brazil, Australia, dan Finlandia.
Tidak hanya terpusat di Jakarta, aksi unjuk rasa buruh pada Sabtu juga berlangsung di provinsi lain, antara lain Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, Gorontalo, dan Kalimantan Timur.
Baca juga: 5.260 personel gabungan siap amankan May Day Fiesta
Baca juga: Ratusan buruh di Kupang mendapat bantuan sembako peringati hari buruh