Kupang (AntaraNews NTT) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Johanis Mase menilai selama 10 tahun masa pemerintahan Bupati Kupang Ayub Titu Eki, tidak memperhatikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan, meski daerah ini kaya dengan obyek pariwisata.
"Banyak kawasan wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, tetapi malah diterlantarkan begitu saja," kata politisi dari PDI Perjuangan itu kepada Antara di Oelamasi, sekitar 38 km timur Kota Kupang, Rabu (12/8).
Ia mengatakan hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perencanaan pembangunan akses jalan menuju obyek wisata selama 10 tahun masa pemerintahan Bupati Ayub Titu Eki.
"Ini bukti bahwa pemerintah tidak serius membangun sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kupang," kata Mase.
Padahal, kata dia, sektor pariwisata sangat menjanjikan bagi Kabupaten Kupang, namun pemerintah masih lemah dalam menata perencanaan kawasan wisata sehingga tampak tertinggal jauh dari daerah lainnya di NTT.
Ia menilai pemerintah Kabupaten Kupang belum menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang tampak dari minimnya penataan kawasan wisata yang menyebar di berbagai kawasan dalam Kabupaten Kupang.
"Dalam pembahasan program kerja setiap tahun, sektor pariwisata minim dengan program penataan kawasan, sehingga tidak mengherankan apabila pembangunan sektor pariwisata masih jauh tertinggal," katanya.
Baca juga: DPRD NTT percepat penyelesaian Ranperda Pengelolaan Pariwisata
Obyek wisata Gunung Fatuleu di Kabupaten Kupang (ANTARA Foto/dok)
Kondisi ini, ujar Mase, menunjukkan bahwa selama 10 tahun masa kepemimpinan Bupati Ayub Titu Eki, sektor pariwisata bukan impian yang nyata bagi pemerintah dalam membangun segmen daerah ini.
"Jika pemerintahan serius, maka DPRD sebegai representasi dari rakyat Kabupaten Kupang, tentu akan menyetujui anggaran yang diajukan untuk pembangunan sektor pariwisata," katanya.
"Banyak destinasi wisata alam, budaya dan wisata bahari yang sangat menjanjikan, namun sayangnya tidak tertata dengan baik, sehingga terkesan merana dalam kesendiriannya," tambah Mase.
Ia menyatakan optimistis apabila pariwisata ditata dengan baik dan didukung dengan sumber daya pengelola kawasan wisata yang profesional, maka sektor pariwisata akan berkontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut dia, buruknya penataan kawasan wisata di kabupaten yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste itu menyebabkan minimnya wisatawan bekunjung ke Kabupaten Kupang.
"Pariwisata dapat berkembang dengan cepat apabila didukung sarana dan prasarana yang memadai ke destinasi wisata tersebut. Kami berharap, pemerintahan baru dapat menatanya agar sektor pariwisata menjadi sebuah harapan baru bagi rakyat Kabupaten Kupang," demikian Johanes Mase.
Baca juga: Dispar Kota Kupang ajukan Ranperda pariwisata
Pesona alam Pulau Menipo di Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, NTT. Saat ini, ASITA NTT sedang menjajaki destinasi wisata tersebut untuk dijual sebagai bagian dari paket wisata di Pulau Timor. Namun, akses jalan menuju ke obyek wisata tersebut, masih sangat memprihatinkan. (ANTARA Foto/Abed Frans)
"Banyak kawasan wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, tetapi malah diterlantarkan begitu saja," kata politisi dari PDI Perjuangan itu kepada Antara di Oelamasi, sekitar 38 km timur Kota Kupang, Rabu (12/8).
Ia mengatakan hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perencanaan pembangunan akses jalan menuju obyek wisata selama 10 tahun masa pemerintahan Bupati Ayub Titu Eki.
"Ini bukti bahwa pemerintah tidak serius membangun sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kupang," kata Mase.
Padahal, kata dia, sektor pariwisata sangat menjanjikan bagi Kabupaten Kupang, namun pemerintah masih lemah dalam menata perencanaan kawasan wisata sehingga tampak tertinggal jauh dari daerah lainnya di NTT.
Ia menilai pemerintah Kabupaten Kupang belum menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang tampak dari minimnya penataan kawasan wisata yang menyebar di berbagai kawasan dalam Kabupaten Kupang.
"Dalam pembahasan program kerja setiap tahun, sektor pariwisata minim dengan program penataan kawasan, sehingga tidak mengherankan apabila pembangunan sektor pariwisata masih jauh tertinggal," katanya.
Baca juga: DPRD NTT percepat penyelesaian Ranperda Pengelolaan Pariwisata
"Jika pemerintahan serius, maka DPRD sebegai representasi dari rakyat Kabupaten Kupang, tentu akan menyetujui anggaran yang diajukan untuk pembangunan sektor pariwisata," katanya.
"Banyak destinasi wisata alam, budaya dan wisata bahari yang sangat menjanjikan, namun sayangnya tidak tertata dengan baik, sehingga terkesan merana dalam kesendiriannya," tambah Mase.
Ia menyatakan optimistis apabila pariwisata ditata dengan baik dan didukung dengan sumber daya pengelola kawasan wisata yang profesional, maka sektor pariwisata akan berkontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut dia, buruknya penataan kawasan wisata di kabupaten yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste itu menyebabkan minimnya wisatawan bekunjung ke Kabupaten Kupang.
"Pariwisata dapat berkembang dengan cepat apabila didukung sarana dan prasarana yang memadai ke destinasi wisata tersebut. Kami berharap, pemerintahan baru dapat menatanya agar sektor pariwisata menjadi sebuah harapan baru bagi rakyat Kabupaten Kupang," demikian Johanes Mase.
Baca juga: Dispar Kota Kupang ajukan Ranperda pariwisata