Kupang (AntaraNews NTT) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur menyatakan siap untuk mengawal pelaksanaan tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden pada April 2019 di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.
"Kami sudah siap untuk mengawal semua proses tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di NTT," kata Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritus Djawa saat deklarasi kampanye damai pemilihan umum legislatif dan presiden 2019 di halaman Kantor Gubernur NTT, Sabtu (22/9).
Thomas berharap kampanye pemilihan legislatif yang dilakukan secara serentak dengan pemilihan presiden yang berlangsung selama tujuh bulan dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019 berlangsung secara damai tanpa adanya tekanan.
Ia menambahkan Bawaslu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa-desa sudah berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2019 dalam suasana damai, aman, nyaman dan tanpa tekanan.
"Ada sekitar 309 panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (panwascam) dan 3.323 pengawas di tingkat desa, sudah berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan rasa tanggungjawab," ujarnya.
Dihadapan ratusan peserta kampanye damai di NTT, Thomas memberi apresiasi khusus kepada KPU NTT yang telah menginisiasi pelaksanaan deklarasi kampanye damai di daerah ini.
Baca juga: Bawaslu NTT terima permohonan sengketa tiga parpol
Sebab, deklarasi tersebut tidak hanya sebatas pada kampanye damai, tetapi juga mendeklarasikan Indonesia menolak hoax, politisasi SARA dan politik uang, sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu demi terwujudnya pelaksaaan pemilu 2019 di NTT yang damai.
Bagi Bawaslu, kata dia, deklarasi damai tidak sekedar selogan menandai mulainya kampanye, namun menjadi komitmen bagi peserta pemilu dalam segala aktivitas politiknya selama masa kampanye.
Menurut Thomas, komitmen damai harus ditunjukan dalam berkampanye secara profesional sebagai momentum untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat tentang pentingnya berpolitik yang benar dan profesional tanpa hoax.
Selain itu, politisasi SARA, saling menghina serta praktik politik uang. "Sampaikanlah program kerja yang riil kepada rakyat sebagai wahana untuk merebut hati mereka," ujarnya.
Ia juga menegaskan kepada para peserta pemilu untuk menaati aturan Bawaslu, seperti tidak dibenarkan memasang alat peraga kampanye masing-masing.
"Kami sudah menentukan lokasi pemasangan alat peraga termasuk ukuran alat peraga, sehingga para calon anggota DPR tidak dibenarkan memasang alat peraga di zona yang tidak ditentukan," katanya.
Kegiataan deklarasi kampanye damai yang digelar KPU NTT diawali dengan jalan santai bersama diikuti 16 pimpinan partai politik peserta pemilu di NTT, calon anggota DPRD Provinsi NTT.
Baca juga: Bawaslu NTT terima pengaduan delapan parpol
"Kami sudah siap untuk mengawal semua proses tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di NTT," kata Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritus Djawa saat deklarasi kampanye damai pemilihan umum legislatif dan presiden 2019 di halaman Kantor Gubernur NTT, Sabtu (22/9).
Thomas berharap kampanye pemilihan legislatif yang dilakukan secara serentak dengan pemilihan presiden yang berlangsung selama tujuh bulan dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019 berlangsung secara damai tanpa adanya tekanan.
Ia menambahkan Bawaslu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa-desa sudah berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2019 dalam suasana damai, aman, nyaman dan tanpa tekanan.
"Ada sekitar 309 panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (panwascam) dan 3.323 pengawas di tingkat desa, sudah berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan rasa tanggungjawab," ujarnya.
Dihadapan ratusan peserta kampanye damai di NTT, Thomas memberi apresiasi khusus kepada KPU NTT yang telah menginisiasi pelaksanaan deklarasi kampanye damai di daerah ini.
Baca juga: Bawaslu NTT terima permohonan sengketa tiga parpol
Sebab, deklarasi tersebut tidak hanya sebatas pada kampanye damai, tetapi juga mendeklarasikan Indonesia menolak hoax, politisasi SARA dan politik uang, sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu demi terwujudnya pelaksaaan pemilu 2019 di NTT yang damai.
Bagi Bawaslu, kata dia, deklarasi damai tidak sekedar selogan menandai mulainya kampanye, namun menjadi komitmen bagi peserta pemilu dalam segala aktivitas politiknya selama masa kampanye.
Menurut Thomas, komitmen damai harus ditunjukan dalam berkampanye secara profesional sebagai momentum untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat tentang pentingnya berpolitik yang benar dan profesional tanpa hoax.
Selain itu, politisasi SARA, saling menghina serta praktik politik uang. "Sampaikanlah program kerja yang riil kepada rakyat sebagai wahana untuk merebut hati mereka," ujarnya.
Ia juga menegaskan kepada para peserta pemilu untuk menaati aturan Bawaslu, seperti tidak dibenarkan memasang alat peraga kampanye masing-masing.
"Kami sudah menentukan lokasi pemasangan alat peraga termasuk ukuran alat peraga, sehingga para calon anggota DPR tidak dibenarkan memasang alat peraga di zona yang tidak ditentukan," katanya.
Kegiataan deklarasi kampanye damai yang digelar KPU NTT diawali dengan jalan santai bersama diikuti 16 pimpinan partai politik peserta pemilu di NTT, calon anggota DPRD Provinsi NTT.
Baca juga: Bawaslu NTT terima pengaduan delapan parpol