Kupang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan adanya kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk ikut dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo agar tidak terjadi monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha ekonomi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
"Kami perlu ingatkan apabila pengelolaan TN Komodo diserahkan kepada Pemerintah NTT agar semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan TN Komodo sehingga dampak secara ekonomi dirasakan langsung masyarakat di Labuan Bajo," kata Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emi Nomleni di Kupang, Selasa, (3/8/2022).
Emi Nomleni mengatakan hal itu terkait penunjukan PT Flobamor perusahaan daerah milik Pemda NTT sebagai pengelola Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat.
Ia mengatakan keputusan Pemerintah NTT memberikan tanggungjawab kepada PT Flobamor tentu perlu didukung karena PT Flobamor merupakan perusahaan daerah, tetapi perlu adanya persiapan semua SDM dan teknologi yang matang karena pengelolaan Taman Nasional Komodo masuk dalam kategori internasional.
“Saya selalu bilang bahwa ketika ada tanggung jawab yang diberikan lebih kepada PT. Flobamor sumber daya harus siap termasuk pendanaan karena untuk mengelola manajemen yang berkaitan dengan urusan internasional seperti ini tidak main-main perlu dukungan SDM yang profesional," kata Emi Nomleni.
Ia juga mengingatkan apabila Provinsi NTT diberikan kepercayaan untuk mengelola Taman Nasional Komodo, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat dan juga masyarakat.
"Sehingga bisa meminimalisir dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Sebenarnya tujuan kita baik, tetapi ketika itu tidak tersosialisasikan dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat bisa menimbulkan banyak hal. Soal ada yang berbeda pasti adalah, tapi memang komunikasi paling penting," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo kedepannya dilakukan secara profesional serta tidak ada monopoli-monopoli lain agar masyarakat tidak dirugikan.
"Apabila harus dikelola oleh daerah harus mendapatkan keuntungan yang besar semua yang bekerja harus mendapatkan imbalan dan harus rata dan dampaknya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama bagi pelaku usaha UMKM," kata Emi Nomleni.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan salah satu pertimbangan memberikan kepercayaan kepada PT Flobamor sebagai pengelolaan Taman Nasional Komodo karena merupakan perusahaan itu milik Pemerintah NTT.
"PT Flobamor itu milik Pemerintah NTT sebagai pemerintah tentu memprioritaskan perusahaan daerah dalam usaha itu sehingga daerah ini mendapatkan pendapatan yang lebih baik dari yang dilakukan selama ini," tegasnya.
Baca juga: Wisatawan bilang tarif masuk TN Komodo terlalu mahal
Baca juga: Dewan minta Pemprov NTT batalkan kebijakan tarif baru TN Komodo
"Kami perlu ingatkan apabila pengelolaan TN Komodo diserahkan kepada Pemerintah NTT agar semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan TN Komodo sehingga dampak secara ekonomi dirasakan langsung masyarakat di Labuan Bajo," kata Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emi Nomleni di Kupang, Selasa, (3/8/2022).
Emi Nomleni mengatakan hal itu terkait penunjukan PT Flobamor perusahaan daerah milik Pemda NTT sebagai pengelola Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat.
Ia mengatakan keputusan Pemerintah NTT memberikan tanggungjawab kepada PT Flobamor tentu perlu didukung karena PT Flobamor merupakan perusahaan daerah, tetapi perlu adanya persiapan semua SDM dan teknologi yang matang karena pengelolaan Taman Nasional Komodo masuk dalam kategori internasional.
“Saya selalu bilang bahwa ketika ada tanggung jawab yang diberikan lebih kepada PT. Flobamor sumber daya harus siap termasuk pendanaan karena untuk mengelola manajemen yang berkaitan dengan urusan internasional seperti ini tidak main-main perlu dukungan SDM yang profesional," kata Emi Nomleni.
Ia juga mengingatkan apabila Provinsi NTT diberikan kepercayaan untuk mengelola Taman Nasional Komodo, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat dan juga masyarakat.
"Sehingga bisa meminimalisir dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Sebenarnya tujuan kita baik, tetapi ketika itu tidak tersosialisasikan dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat bisa menimbulkan banyak hal. Soal ada yang berbeda pasti adalah, tapi memang komunikasi paling penting," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo kedepannya dilakukan secara profesional serta tidak ada monopoli-monopoli lain agar masyarakat tidak dirugikan.
"Apabila harus dikelola oleh daerah harus mendapatkan keuntungan yang besar semua yang bekerja harus mendapatkan imbalan dan harus rata dan dampaknya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama bagi pelaku usaha UMKM," kata Emi Nomleni.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan salah satu pertimbangan memberikan kepercayaan kepada PT Flobamor sebagai pengelolaan Taman Nasional Komodo karena merupakan perusahaan itu milik Pemerintah NTT.
"PT Flobamor itu milik Pemerintah NTT sebagai pemerintah tentu memprioritaskan perusahaan daerah dalam usaha itu sehingga daerah ini mendapatkan pendapatan yang lebih baik dari yang dilakukan selama ini," tegasnya.
Baca juga: Wisatawan bilang tarif masuk TN Komodo terlalu mahal
Baca juga: Dewan minta Pemprov NTT batalkan kebijakan tarif baru TN Komodo