Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kota Kupang, menyediakan anggaran sebesar Rp18,2 miliar untuk penanganan stunting diibu kota Provinsi NTT pada2023.
"Anggaran sebesar Rp18,2 miliar akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya mengejar target penurunan prevalensi kasus stunting di Kota Kupang menjadi 10 persen di 2023," kata Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Djidja Kadiwanu dalam acara pertemuan bertema "Aksi 3 Rembuk Stunting" di Kupang, Selasa, (27/9/2022).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dukungan anggaran Pemerintah Kota Kupang untuk penanganan kekerdilan pada anak di daerah ini.
Kadiwanu menjelaskan anggaran tersebut tersebar di s Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sejumlah perangkat daerah itu, kata dia akan berkolaborasi melakukan berbagai intervensi untuk penangan stunting bekerja sama dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Kadiwanu mengatakan Pemerintah Kota Kupang juga telah memiliki buku peta jalan dan rencana aksi daerah percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022-2023 sebagai panduan untuk penanganan di lapangan.
Lebih lanjut ia menjelaskan upaya penurunan stunting di Kota Kupang sejauh ini sudah berjalan secara tepat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi yang menurun dari Agustus 2021 sebesar 26,1 persen menjadi 21,5 persen di Agustus 2022.
Oleh karena itu, dengan langkah-langkah penanganan yang tepat diharapkan angka prevalensi dapat menurun signifikan menjadi 10 persen di 2023.
"Pemerintah kota terus menggalakkan kerja bersama, kerja kolaborasi, berbagai pihak untuk menurunkan stunting sesuai target," katanya.
Baca juga: Pemkot: 13 kelurahan di Kota Kupang bebas kasus stunting
Baca juga: Kemenkumham NTT salurkan paket makanan cegah stunting di wilayah perbatasan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah Kota Kupang sediakan Rp18,2 miliar untuk tangani stunting
"Anggaran sebesar Rp18,2 miliar akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya mengejar target penurunan prevalensi kasus stunting di Kota Kupang menjadi 10 persen di 2023," kata Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Djidja Kadiwanu dalam acara pertemuan bertema "Aksi 3 Rembuk Stunting" di Kupang, Selasa, (27/9/2022).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dukungan anggaran Pemerintah Kota Kupang untuk penanganan kekerdilan pada anak di daerah ini.
Kadiwanu menjelaskan anggaran tersebut tersebar di s Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sejumlah perangkat daerah itu, kata dia akan berkolaborasi melakukan berbagai intervensi untuk penangan stunting bekerja sama dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Kadiwanu mengatakan Pemerintah Kota Kupang juga telah memiliki buku peta jalan dan rencana aksi daerah percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022-2023 sebagai panduan untuk penanganan di lapangan.
Lebih lanjut ia menjelaskan upaya penurunan stunting di Kota Kupang sejauh ini sudah berjalan secara tepat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi yang menurun dari Agustus 2021 sebesar 26,1 persen menjadi 21,5 persen di Agustus 2022.
Oleh karena itu, dengan langkah-langkah penanganan yang tepat diharapkan angka prevalensi dapat menurun signifikan menjadi 10 persen di 2023.
"Pemerintah kota terus menggalakkan kerja bersama, kerja kolaborasi, berbagai pihak untuk menurunkan stunting sesuai target," katanya.
Baca juga: Pemkot: 13 kelurahan di Kota Kupang bebas kasus stunting
Baca juga: Kemenkumham NTT salurkan paket makanan cegah stunting di wilayah perbatasan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah Kota Kupang sediakan Rp18,2 miliar untuk tangani stunting