Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan ekonomi terutama pada sektor pertanian untuk penanganan dampak inflasi.
"Dalam penangan dampak inflasi pemerintah Kabupaten Kupang lebih fokus pada pengembangan kegiatan usaha pemberdayaan ekonomi terutama pada sektor pertanian," kata Bupati Kupang, Korinus Masneno, Sabtu, (18/10/2022).
Ia mengatakan DPRD Kabupaten Kupang telah menyetujui gagasan pemerintah untuk menggerakkan sektor pertanian untuk penanganan dampak inflasi yang merupakan dampak terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
" Kami berterima kasih kepada DPRD yang mendukung pemerintah dalam mendesain kembali APBD untuk penanganan dampak inflasi di Kabupaten Kupang sehingga mengalokasikan dana 2,45 persen untuk percepatan pembangunan ekonomi masyarakat," kata Korinus Masneno.
Menurut dia sesuai hasil redesain APBD perubahan TA 2022 yang dilakukan mencapai 2,45 persen dari syarat yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar dua persen sebagaimana diamanatkan dalam Permenkeu RI Nomor 134/PMK.07/2022," kata Korinus Masneno.
Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Kupang lebih fokus pada pengembangan usaha yang cepat mendapatkan keuntungan bagi petani seperti usaha tanaman jagung, sayur-sayuran, ternak ayam potong .
"Kami fokus untuk membiayai kegiatan-kegiatan substansi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Menurutnya kegiatan pemberdayaan ekonomi itu dilakukan selama tiga bulan ke depan melalui gerakan "tanam cepat panen cepat" pada semua tingkatan pemerintahan yang ada.
Baca juga: Pemkab Kupang bentuk 37 kampung keluarga berkualitas
Baca juga: Kabupaten Kupang bentuk perda penanggulangan bencana alam
"Dalam penangan dampak inflasi pemerintah Kabupaten Kupang lebih fokus pada pengembangan kegiatan usaha pemberdayaan ekonomi terutama pada sektor pertanian," kata Bupati Kupang, Korinus Masneno, Sabtu, (18/10/2022).
Ia mengatakan DPRD Kabupaten Kupang telah menyetujui gagasan pemerintah untuk menggerakkan sektor pertanian untuk penanganan dampak inflasi yang merupakan dampak terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
" Kami berterima kasih kepada DPRD yang mendukung pemerintah dalam mendesain kembali APBD untuk penanganan dampak inflasi di Kabupaten Kupang sehingga mengalokasikan dana 2,45 persen untuk percepatan pembangunan ekonomi masyarakat," kata Korinus Masneno.
Menurut dia sesuai hasil redesain APBD perubahan TA 2022 yang dilakukan mencapai 2,45 persen dari syarat yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar dua persen sebagaimana diamanatkan dalam Permenkeu RI Nomor 134/PMK.07/2022," kata Korinus Masneno.
Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Kupang lebih fokus pada pengembangan usaha yang cepat mendapatkan keuntungan bagi petani seperti usaha tanaman jagung, sayur-sayuran, ternak ayam potong .
"Kami fokus untuk membiayai kegiatan-kegiatan substansi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Menurutnya kegiatan pemberdayaan ekonomi itu dilakukan selama tiga bulan ke depan melalui gerakan "tanam cepat panen cepat" pada semua tingkatan pemerintahan yang ada.
Baca juga: Pemkab Kupang bentuk 37 kampung keluarga berkualitas
Baca juga: Kabupaten Kupang bentuk perda penanggulangan bencana alam