Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk mengantisipasi potensi dampak bencana kekeringan selama musim kemarau 2023 di daerah itu.
"Ada dana untuk kebutuhan tak terduga yang disiapkan sekitar Rp2 miliar yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk penanganan bencana termasuk ancaman bencana kekeringan," kata Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Abdur Razak Jakra ketika dihubungi dari Kupang, Rabu, (7/6/2023).
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan langkah antisipasi dampak potensi bencana kekeringan pada musim kemarau 2023 di Flores Timur, NTT.
Ia menjelaskan, pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan adanya ancaman bencana kekeringan akibat fenomena gangguan iklim berupa El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD).
Jakra menjelaskan, terkait antisipasi dampak kemarau panjang, pihaknya juga telah menerima Surat Keputusan Gubernur NTT mengenai status keadaan siaga darurat penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Salah satu langkah dipersiapkan, kata dia, yaitu dari sisi anggaran sekitar Rp2 miliar siap digunakan untuk mengantisipasi dampak kekeringan seperti penyediaan air bersih, bantuan logistik, dan sebagainya.
"Dana itu ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah yang kita sebut dana BTT atau on call yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan," katanya.
Jakra menjelaskan, untuk langkah teknis lainnya, pihaknya juga segera menggelar pertemuan dengan berbagai instansi terkait lain di daerah setempat dalam rangka mitigasi bencana kekeringan.
"Seiring dengan itu, kami pun telah menyiapkan surat untuk disampaikan kepada seluruh camat di Flores Timur agar menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan," katanya.
Jakra juga mengajak seluruh elemen warga di kabupaten itu agar selalu siap siaga menghadapi ancaman bencana kekeringan serta melakukan langkah mitigasi yang diperlukan seperti memastikan persediaan air yang cukup, menghindari tindakan yang memicu kebakaran hutan dan lahan, dan sebagainya.
Baca juga: Sebagian wilayah NTT berstatus siaga bencana kekeringan
Baca juga: BPBD NTT targetkan 25 sekolah jadi sasaran simulasi tanggap gempa bumi
