Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mempersiapkan peralihan pembiayaan perawatan pasien COVID-19 dari mekanisme tagihan ke pemerintah kepada dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Yang sedang disiapkan sekarang untuk pembayarannya melalui PBI BPJS Kesehatan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa, (13/6/2023).
Rencananya, mekanisme itu berlaku setelah Presiden Joko Widodo mencabut Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
Ia mengatakan dampak pencabutan status kedaruratan kesehatan di Indonesia akan mengalihkan intervensi pemerintah terhadap kendali COVID-19 kepada tanggung jawab individu, termasuk perawatan dan vaksin.
Mekanisme pembiayaan perawatan pasien COVID-19 selama ini dapat diklaim langsung pengelola rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan.
"Sampai saat ini rumah sakit klaim langsung ke Kemenkes, tapi nanti lewat BPJS. Diverifikasi benar, baru pemerintah bayar melalui mekanisme klaim BPJS, tapi sumber uangnya bukan BPJS," katanya.
Dia menjelaskan selama status kedaruratan kesehatan belum dicabut maka pemerintah mempunyai kewajiban membiayai perawatan pasien COVID-19, termasuk mereka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan.
"Artinya kalau dulu orang tidak punya BPJS, kan pasti dibayar oleh pemerintah dan uangnya uang pemerintah, tapi belum masuk mekanisme PBI," katanya.
Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan sistem pembiayaan yang akan digunakan berbeda dengan pembiayaan perawatan COVID-19 saat ini yang berupa skema perawatan harian.
Ia menyebut penanggungan biaya perawatan pasien COVID-19 akan disesuaikan dengan diagnosis pasien, sama seperti skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Kami siapkan, BPJS akan bekerja sebaik-baiknya menyiapkan diri. Kami sudah membuat satu skenario, bagaimana langkah-langkah, strategi itungan-itungan termasuk persiapan apa yang harus dilakukan," katanya.
Dia menjelaskan tanggung jawab tersebut hanya berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan, termasuk PBI ketika terinfeksi COVID-19 saat endemi.
Ghufron mengajak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk segera mendaftarkan diri, sebab biaya pemulihan pasien COVID-19 biasanya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Baca juga: Kemenkes sebut status endemi COVID-19 tunggu putusan WHO dan Presiden
Baca juga: Artikel - Melepas status darurat kesehatan di Indonesia
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes siapkan peralihan biaya rawat pasien COVID-19 ke PBI
Kemenkes siapkan peralihan biaya rawat pasien COVID-19 ke PBI BPJS Kesehatan
Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc)
...Kami siapkan, BPJS akan bekerja sebaik-baiknya menyiapkan diri. Kami sudah membuat satu skenario, bagaimana langkah-langkah, strategi itungan-itungan termasuk persiapan apa yang harus dilakukan
