Xi Jinping minta AS serius tidak mendukung "kemerdekaan Taiwan"
...Amerika Serikat harus mengambil tindakan nyata untuk memenuhi komitmennya yaitu tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan', berhenti mempersenjatai Taiwan dan menyokong reunifikasi damai China
Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping meminta agar Presiden AS Joe Biden benar-benar bertindak sesuai komitmennya untuk tidak mendukung "kemerdekaan Taiwan" maupun mempersenjatai Taiwan.
"Amerika Serikat harus mengambil tindakan nyata untuk memenuhi komitmennya yaitu tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan', berhenti mempersenjatai Taiwan dan menyokong reunifikasi damai China. China akan mewujudkan reunifikasi, hal ini tidak dapat dihentikan," kata Presiden Xi Jinping seperti dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri China yang diterima di Beijing, Kamis, (16/11/2023).
Xi Jinping bertemu dengan Joe Biden pada Rabu (15/11) waktu setempat di Filoli Estate, San Francisco, AS pada sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Xi menguraikan prinsip China mengenai masalah Taiwan.
"Masalah Taiwan tetap menjadi masalah paling penting dan paling sensitif dalam hubungan China-AS. China menanggapi dengan serius pernyataan positif yang dibuat AS dalam pertemuan di Bali," tambah Presiden Xi.
Pertemuan kedua pemimpin di San Fransisco tersebut hanya berselang setahun dari pertemuan keduanya pada sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia pada 14 November 2022 yang juga sempat membicarakan soal Taiwan.
AS dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik sehingga sesungguhnya AS terikat pada prinsip kebijakan "Satu China" yang menjadikan Beijing menjadi satu-satunya pemerintahan sah yang memerintah China daratan termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Namun, AS meneken Undang-Undang Relasi Taiwan (TRA) pada 2018 lalu.
Berdasarkan TRA, AS dapat menjalin hubungan dengan "rakyat Taiwan" dan pemerintahnya. Namun, tak ada penjelasan secara spesifik pemerintahan yang dimaksud.
Awal tahun ini, Presiden Joe Biden bahkan menyetujui transfer pertama militer Amerika bernilai 80 juta dolar AS dalam program pembiayaan militer luar negeri Departemen Luar Negeri untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan.
Hal tersebut dilihat sebagai perubahan dari kebijakan "ambiguitas strategis" AS yang telah lama diterapkan atas Taiwan, di mana AS tidak berkomitmen untuk membela pulau itu.
Namun AS juga memelihara hubungan dekat dengan Taiwan serta menjual senjata kepadanya di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang menyatakan bahwa AS harus menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.
Baca juga: China kritik pemimpin G7 karena berlebihan terkait Taiwan
Baca juga: Beijing mendesak Taiwan untuk mencabut pembatasan di Selat
"Amerika Serikat harus mengambil tindakan nyata untuk memenuhi komitmennya yaitu tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan', berhenti mempersenjatai Taiwan dan menyokong reunifikasi damai China. China akan mewujudkan reunifikasi, hal ini tidak dapat dihentikan," kata Presiden Xi Jinping seperti dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri China yang diterima di Beijing, Kamis, (16/11/2023).
Xi Jinping bertemu dengan Joe Biden pada Rabu (15/11) waktu setempat di Filoli Estate, San Francisco, AS pada sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Xi menguraikan prinsip China mengenai masalah Taiwan.
"Masalah Taiwan tetap menjadi masalah paling penting dan paling sensitif dalam hubungan China-AS. China menanggapi dengan serius pernyataan positif yang dibuat AS dalam pertemuan di Bali," tambah Presiden Xi.
Pertemuan kedua pemimpin di San Fransisco tersebut hanya berselang setahun dari pertemuan keduanya pada sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia pada 14 November 2022 yang juga sempat membicarakan soal Taiwan.
AS dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik sehingga sesungguhnya AS terikat pada prinsip kebijakan "Satu China" yang menjadikan Beijing menjadi satu-satunya pemerintahan sah yang memerintah China daratan termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Namun, AS meneken Undang-Undang Relasi Taiwan (TRA) pada 2018 lalu.
Berdasarkan TRA, AS dapat menjalin hubungan dengan "rakyat Taiwan" dan pemerintahnya. Namun, tak ada penjelasan secara spesifik pemerintahan yang dimaksud.
Awal tahun ini, Presiden Joe Biden bahkan menyetujui transfer pertama militer Amerika bernilai 80 juta dolar AS dalam program pembiayaan militer luar negeri Departemen Luar Negeri untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan.
Hal tersebut dilihat sebagai perubahan dari kebijakan "ambiguitas strategis" AS yang telah lama diterapkan atas Taiwan, di mana AS tidak berkomitmen untuk membela pulau itu.
Namun AS juga memelihara hubungan dekat dengan Taiwan serta menjual senjata kepadanya di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang menyatakan bahwa AS harus menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.
Baca juga: China kritik pemimpin G7 karena berlebihan terkait Taiwan
Baca juga: Beijing mendesak Taiwan untuk mencabut pembatasan di Selat