Don menuturkan saat pembangunan PLBN Wini, Pemerintah membayar tanah masyarakat. Di situ terjadi kesepakatan antara Pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, dengan Pemerintah Kabupaten TTU dan para pemilik tanah.
Para pemilik tanah merelakan lahannya untuk dibeli negara demi membangun PLBN Wini. Kendati demikian, mereka meminta agar anak-anaknya mendapatkan pekerjaan di sana.
Awalnya, Kementerian PUPR melakukan perekrutan di Januari 2016. Total ada 10 orang yang saat perekrutan masih sekolah dan tak bisa dipekerjakan. Kemudian, setelah BNPP masuk ke Wini pada Agustus 2017, 10 orang yang telah selesai sekolah direkrut bekerja di PLBN Wini.
PLBN Wini membuka tiga kategori lapangan pekerjaan, yakni teknisi, keamanan, dan petugas kebersihan. Saat ini, ada 98 warga lokal yang bekerja di PLBN Wini.
Baca juga: Artikel - Lilin-lilin kecil dari perbatasan Indonesia-Timor Leste
Pada 2019, Kementerian PUPR kembali melakukan perekrutan warga lokal untuk zona penunjang. Mereka digaji mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Rp1.975.000 dan ditambahkan BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan yang bila dijumlahkan mencapai Rp2,1-Rp2,3 juta per bulan.
Baca juga: Artikel - Kala TNI menyiapkan SDM unggul di tepian negeri
Adanya warga lokal yang bekerja di PLBN Wini meningkatkan kesejahteraan mereka karena perputaran ekonomi dipengaruhi oleh transaksi jual beli yang dilakukan para pegawai lokal dan pendatang di perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menengok kemegahan tapal batas NTT-Timor Leste
Artikel - Menengok kemegahan tapal batas NTT-Timor Leste
Salah satu spot berswafoto di PLBN Wini, Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
...Para pemilik tanah merelakan lahannya untuk dibeli negara demi membangun PLBN Wini. Kendati demikian, mereka meminta agar anak-anaknya mendapatkan pekerjaan di sana
