Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharapkan para penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk lebih gencar melakukan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi demi mengendalikan jumlah penduduk di daerah itu.
"Edukasi dan konseling kepada keluarga yang belum memahami KB benar-benar dilakukan dengan baik sehingga masyarakat dapat memilih jenis kontrasepsi," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Manggarai Barat Hilarius Madin di Labuan Bajo, Jumat, (13/9).
Ia menyampaikan hal tersebut dalam pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.
Hilarius Madin menjelaskan penyuluh KB dapat mendorong dan mengedukasi pasangan usia subur untuk memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti Intrauterine Device (IUD), Metode Operasi Wanita (MOW) atau implan.
"Kalau kontrasepsi suntikan sudah banyak, bisa dialihkan ke MKJD dan suntikan atau pil potensi drop out tinggi," katanya.
Ia juga menjelaskan peran dan tugas penyuluh KB dinilai sangat penting dan strategis dalam masyarakat sehingga diharapkan penyuluh dapat menekan angka stunting sehingga anak-anak yang lahir bisa memiliki gizi yang bagus agar menjadi generasi yang kuat, generasi emas yang berencana dan berkualitas.
Ia menambahkan angka stunting di Manggarai Barat berada di angka 36,2 persen berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia di Juni 2024.
Angka tersebut berbeda dengan hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) yaitu 12,4 persen pada bulan yang sama.
"Agar bisa mencapai generasi berencana dan berkualitas maka tugas kita bagaimana orang harus sehat, sejahtera dan bagaimana keluarga penuh cinta, perhatian dan mandiri, tentunya keluarga berencana harus berhasil dibentuk secara kualitas dan kuantitas mengingat KB merupakan salah satu upaya untuk mengatur jumlah anak dan jarak anak yang ada di dalam keluarga," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Manggarai Barat Rafael Guntur mengatakan kehadiran organisasi profesi para penyuluh KB dinilai sangat penting terutama dalam pembinaan internal para penyuluh di lapangan demi peningkatan sumber daya manusia.
Selain itu, kata dia, adanya organisasi profesi para penyuluh KB dapat lebih mengoptimalkan program pemerintah seperti pengendalian penduduk dan upaya kolektif pemerintah untuk menurunkan angka stunting.
"Sehingga program dari dinas langsung kepada masyarakat bisa langsung melalui organisasi ini terutama dalam pengendalian penduduk tadi dan juga penurunan stunting, karena untuk laju pertumbuhan penduduk itu tidak selamanya hanya kelahiran, Tetapi bagaimana kita mengendalikan penduduk dari luar, sehingga mereka tidak boleh beramai-ramai untuk datang di suatu tempat," katanya.
Ketua IPeKB Provinsi NTT Nikodemus menekankan penyuluh KB dalam tugas dan tanggung jawabnya harus dapat melaksanakan rencana kerja, menggerakkan, mengadvokasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Baca juga: Pemkab Mabar optimalkan Kampung KB siapkan generasi unggul
Untuk memastikan semua keluarga menjadi keluarga berkualitas dengan terpenuhinya tiga aspek yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga yang berkualitas dengan pemenuhan gizi bagi remaja baik secara pengasuhan yang komunikatif dan manusiawi. Sehingga remaja tidak terjerumus dalam tiga masalah pokok kesehatan reproduksi remaja yakni seks dini, napza dan HIV/AIDS, katanya.
Baca juga: Pangdam IX/Udayana resmi tutup rangkaian TMMD ke-120 di NTT
