Pemkab: 200 KK korban erupsi Gunung Lewotobi belum menempati huntara

Selasa, 3 Februari 2026 12:25 WIB

Sejumlah warga huntara bergotong royong memasang pembatas banjir di lokasi tempat tinggal sementara tersebut. ANTARA/HO-BPBD Flores Timur

Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat sekitar 200 kepala keluarga (KK) korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki belum menempati hunian sementara (huntara) yang sudah dibangun pemerintah pusat.

Bupati Flores Timur Anton Doni dihubungi dari Kupang, Selasa mengatakan yang baru menempati huntara tersebut sebanyak 105 KK dari total 305 KK.

"Beberapa memang sudah menempati huntara tetapi masih ada yang belum ditempati," katanya.

Dia mengatakan Huntara IV diperuntukkan lebih banyak untuk warga Desa Nobo, karena memang ada 305 kepala keluarga. Setelah dibangun akhir November 2025. pada bulan Desember Pemerintah Daerah Flores Timur sudah membagi masing-masing hunian sementara itu kepada warga.

"Sehingga sejak 5 Januari 2026 semua sudah bergeser di huntara. Namun masih ada yang belum," ujar dia.

Pemerintah daerah ujar dia melalui Pemerintah Kecamatan dan Desa sudah mendesak warga agar huntara yang sudah dibangun dapat ditempati. Karena jika tidak ditempati dan dalam kondisi cuaca ekstrem akan menyebabkan banjir dan juga genangan air pada beberapa kopel.

Hal ini seperti yang terjadi pada Sabtu (31/1) hingga Minggu (1/2) pekan lalu, yang menyebabkan 22 KK terdampak.

Anton menambahkan penyebab warga tidak ingin menempati huntara tersebut, karena kondisi hunian yang sudah dibangun tak sesuai harapan mereka.

Mereka lebih memilih tinggal di desa karena kondisi rumah disebut lebih baik.

"Tapi ini bukan alasan utama, harapan kita warga masuk dulu melakukan pembenahan-pembenahan sebagaimana warga pengungsi dari desa lainnya," ujar dia.

Anton juga menambahkan secara lokasi Huntara IV yang sudah jadi itu memang rentan terhadap aliran air permukaan dari atas bukit.

Tapi beberapa pekerjaan di lapangan yang sudah dilakukan BPBD dan instansi terkait semoga bisa membantu seperti pembentukan parit dan penimbunan karung tanah dan pasir.

"Kendala kita memang pada aturan yang tidak membolehkan kita untuk membangun infrastruktur yang agak permanen," ujar dia.

Di lapangan ujar dia, pemerintah melihat bahwa inisiatif warga sangat penting dan menentukan. Beberapa yang minta semen untuk pembentukan batas pagar agar air tidak masuk rumah, tentu diberikan. Selain itu inisiatif untuk buat dinding turap, juga sudah didukung dengan alokasi anggaran yang jelas.