Tidak Ada Gejolak BBM di Pulau Sabu

Kupang (Antara NTT) - Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nikodemus Rihi Heke menegaskan, tidak ada gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah itu.

"Biasanya pada musim barat, harga BBM di Sabu memang tinggi. Bahkan bisa Rp60 ribu per botol, tetapi hingga memasuki pertengahan Januari 2017 ini, tidak ada gejolak harga seperti yang berkembang di media," kata Nikodemus Rihi Heke kepada Antara, Senin.

Dia mengemukakan hal itu ketika menghubungi Antara dari Sabu Raijua, untuk mengklarifikasi berita-berita di media sosial seputar kenaikan harga bahan bakar minyak di Pulau Sabu yang mencapai Rp50 ribu per liter.

Saat ini harga bahan bakar minyak di Sabu Raijua, bahkan sampai ke pulau-pulau terpencil Rp15 ribu per satu botol air mineral ukuran 1,5 liter.

Menurut dia, informasi mengenai kenaikan harga BBM di Sabu Raijua sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat.

Selain itu, juga mereka yang tidak suka antri di distributor untuk membeli bahan bakar minyak seperti yang dilakukan oleh masyarakat umum lainnya.

"Banyak warga yang sudah mulai memahami bahwa sebenarnya BBM tidak sulit asal mau antri untuk memperolehnya, tetapi sebagian lainnya belum memahami dan mereka-mereka inilah yang sengaja menghembuskan informasi yang sesaat hanya karena tidak suka dengan kebijakan pemerintah," katanya.

Dia menjelaskan, di Pulau Sabu hanya ada satu Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) milik pengusaha Niti Susanto. Pemerintah dan pengusaha ini kemudian sepakat untuk membuka dua distributor BBM dan beroperasi secara bergantian.

"Jadi hari ini, distributor A beroperasi, distributor B tutup. Keduanya bergantian beroperasi. Tujuannya agar masyarakat tidak memborong bahan bakar minyak dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi," katanya.

Namun kebijakan inilah yang kurang mendapat respon dari sebagian kecil warga di Pulau Sabu karena merasa bahwa bahan bakar minyak yang sudah menjadi lahan bisnis setiap tahun pada musim barat, hilang.

"Pemerintah mengambil langkah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil, terutama masyarakat di pedalaman yang selama ini harus rela membeli bahan bakar minyak dengan harga bisa sampai Rp70.000 per liter dengan alasan BBM langka," katanya.

Wabup juga meminta masyarakat tetap tenang karena stok BBM tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan warga.

450 drum BBM
Ia menambahkan pihak Pertamina telah mengirimkan 450 drum bahan bakar minyak (BBM) untuk memperkuat stok di pulau terselatan Indonesia itu.

"Saya baru terima laporan bahwa saat ini ada pengiriman 450 drum BBM dan sedang dalam proses pembongkaran di pelabuhan. Jadi stok tetap aman, tidak ada masalah," kata Nikodemus.

Menurut dia, penambahan stok BBM ke Pulau Sabu akan menambah stok yang ada saat ini, sehingga masyarakat tidak perlu merasa ragu lagi dengan isue kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah itu.

Selama beberapa hari terakhir ini, media menyebarkan berita tentang kenaikan harga BBM di Pulau Sabu yang mencapai Rp50.000 per botol, karena menipisnya stok BBM di pulau itu.

Pulau Sabu memang masuk wilayah yang sulit pada musim hujan, karena kapal tidak bisa mensuplay BBM ke Sabu. Akibatnya harga BBM di daerah itu pada musim barat melangit hingga Rp70.000 per botol.

Harga BBM di daerah itu mulai normal setelah Niti Susanto, salah seorang pengusaha BBM membangun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) untuk menampung BBM dan mulai beroperasi 2016 lalu.

Nikodemus Rihi Heke menegaskan, tidak ada gejolak kenaikan harga bahan bakar minya (BBM) di wilayah itu.

Harga BBM di pasaran saat ini Rp15 ribu per botol air mineral ukuran 1500 mil dan itu dinilai masih wajar.

Menurut dia, informasi mengenai kenaikan harga BBM di Sabu Raijua sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat.

Dia menjelaskan, di Pulau Sabu hanya ada satu Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) milik pengusaha Niti Susanto.

Pemerintah dan pengusaha ini kemudian sepakat untuk membuka dua distributor BBM dan beroperasi secara bergantian.

Dia mengatakan, jika dua-dua distributor BBM ini beroperasi secara bersamaan dalam satu hari, maka ada hukum rimba di lapangan.

Artinya, siapa yang kuat dia akan membeli BBM dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Yang lemah tidak kebagian dan harus siap membeli dengan harga mahal, katanya.

"Kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan, maka kasihan rakyat kecil dari pulau-pulau, karena tidak bisa membeli BBM dengan harga yang ditetapkan pemerintah," katanya menjelaskan.