Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan pegawainya untuk mengawal dan mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
"Kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK yang ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini," kata Budi Arie di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.
Budi mengungkapkan bahwa program 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menggunakan anggaran yang sangat besar sehingga Kementerian Koperasi memerlukan dukungan dari KPK untuk pengawasannya.
"Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi juga untuk para pengelola kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko," ujarnya.
Budi berharap program Kopdes Merah Putih ini bisa kredibel lewat kerja sama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK.
Budi menegaskan tujuan utama program Kopdes Merah Putih adalah meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan memutus rantai kemiskinan.
Program tersebut juga diharapkan bisa menghilangkan rentenir dan tengkulak di desa-desa, serta membangun dan membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Dikonfirmasi sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Menkop Budi Arie Setiadi menyambangi KPK untuk membahas soal pencegahan korupsi dalam program Kemenkop.
"Benar, hari ini KPK dijadwalkan menerima audiensi dari Kementerian Koperasi. Pertemuan akan membahas berbagai upaya pencegahan korupsi," kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkop minta KPK kirim personel kawal program Kopdes Merah Putih
