DJPb NTT mendorong UMKM lokal naik kelas melalui bazar dan akses permodalan

Jumat, 6 Februari 2026 17:21 WIB

Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan (kanan) mengunjungi lapak UMKM fesyen tenun “Nice Handy Craft” dalam kegiatan Mini Bazar BETAPU di Kupang, Jumat (6/2/2026). (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong UMKM lokal naik kelas melalui penyelenggaraan bazar reguler serta perluasan akses pembiayaan Kredit Usaha Mikro (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

“Kegiatan mini bazar ini dilaksanakan sebulan sekali pada pekan pertama untuk mendorong UMKM lokal bisa naik kelas dan berdaya saing,” kata Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan di sela-sela kegiatan Mini Bazar BETAPU di Kupang, Jumat.

Ia menjelaskan bazar tersebut menghadirkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) rintisan dan binaan DJPb NTT, termasuk UMKM yang sudah naik kelas ke pasar nasional.

Kegiatan ini dinilai mampu meningkatkan omzet dan profit usaha, sekaligus memperluas jejaring antar UMKM dan konsumen/calon konsumen. Selain itu, untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan seluruh pihak yang terlibat.

“Bazar ini menjadi media alternatif untuk semakin mengenalkan produk UMKM, walaupun mungkin mereka sudah punya tempat rutin berjualan, seperti di gerai sendiri, atau di bazar yang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga membuka peluang partisipasi dan kolaborasi dengan mitra perbankan, BUMN, serta institusi pendidikan.

“Saat ini terdapat sekitar 21 UMKM dampingan DJPb NTT yang tersebar di sejumlah pulau dan kabupaten, sebagian di antaranya hadir hari ini, seperti Nice Handy Craft dan beberapa usaha rintisan lainnya yang nantinya diharapkan menjadi binaan UMKM,” katanya.

Adi berharap UMKM binaan dapat naik kelas secara bertahap, baik dalam akses modal dari super mikro menjadi mikro hingga meningkat ke KUR reguler.

Hal ini penting ujar dia, karena pemerintah telah menyediakan dukungan berupa subsidi modal usaha, melalui KUR dan UMi yang perlu dimanfaatkan secara lebih luas, khususnya di wilayah NTT.

DJPb NTT mencatat, dari sekitar 366.473 UMKM di Provinsi NTT, baru sekitar 60 ribu UMKM yang mengakses KUR. Pada 2025, realisasi KUR di NTT tercatat menjangkau 65.084 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp2,7 triliun.

“Target dan tantangan ke depan adalah menjaga agar minimal jumlah debitur sama dengan tiga tahun lalu, karena ada potensi penurunan jika tidak dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan pembiayaan tersebut dapat membantu masyarakat menyeimbangkan konsumsi dan produksi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.