Ruteng (ANTARA) - Universitas Katolik (Unika) Indonesia Santo Paulus Ruteng menjalin kerja sama dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) guna penguatan hak asasi manusia di daerah tersebut yang diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) .
"Kami berharap kuliah umum dan hari ini dan penandatanganan MoU dapat memperkuat wawasan dan semangat kita semua dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia juga terutama di wilayah kami," kata Rektor Unika Indonesia Santo Paulus Ruteng Manfred Habur di Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu.
Penandatanganan MoU itu dilakukan langsung Menteri HAM Natalius Pigai dan Rektor Unika Indonesia Santo Paulus Ruteng Manfred Habur di Ruteng.
Rektor Unika Indonesia Santo Paulus Ruteng Manfred Habur menjelaskan MoU yang telah ditandatangani terkait penguatan HAM bidang penelitian, pengabdian dan pendidikan.
"Bidang-bidang yang tercakup dalam poin kerja sama adalah kajian HAM, pengabdian masyarakat terkait HAM, penelitian dan hal-hal yang nanti akan disepakati ini menjadi ruang kerja sama ke depan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia akan menindaklanjuti MoU tersebut dengan membangun pusat kajian HAM melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) Unika Indonesia Santo Paulus Ruteng bersama tim dari Kementerian HAM.
Pusat kajian HAM itu, lanjut dia, selanjutnya akan merancang anggaran dasar maupun program kerja bersama Kementerian HAM
"Mereka bisa merancang anggaran dasar atau kegiatan yang langsung dilakukan, lalu program jangka panjang ke depan sehingga MoU ini tidak hanya di atas kertas tapi dapat diimplementasikan," katanya.
