Wagub NTT usulkan adanya dana bagi hasil dari Taman Nasional Komodo

Senin, 15 September 2025 17:57 WIB

Wisatawan sedang berwisata di Pulau Komodo. ANTARA/Kornelis Kaha

Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma mengusulkan adanya dana bagi hasil dari pengelolaan Taman Nasional Komodo untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di NTT.

“Kami ingin keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi bisa dimaksimalkan agar mendukung peningkatan PAD di NTT, karena itu salah satu sumber pendapatan bagi daerah,” kata Johni Asadoma di Kupang, Senin.

Hal ini disampaikan berkaitan dengan hasil kunjungannya ke Jakarta dan bertemu dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Republik Indonesia, Ayodhia G. L. Kalake pekan lalu.

Johni Asadoma menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memaksimalkan peluang kerja sama dengan kementerian terkait guna percepatan pembangunan dan peningkatan PAD.

“Pertemuan bersama dengan Pak Sesmenko Ayodhia Kalake kita lakukan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan bisa bergerak dengan baik,” katanya.

Dalam pertemuan itu dia mengaku telah menyampaikan ke Sesmenko IPK terkait membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, pihaknya intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pusat, untuk pembangunan di NTT.

Wagub juga mengungkapkan Kapal Wisata Glass Bottom di Labuan Bajo yang memerlukan perbaikan, sehingga ingin memastikan akan ada koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk pengoperasian kapal tersebut lebih lanjut.

Dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA dari Humas Pemprov NTT dijelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI melalui arahan Sesmenko Ayodhia G. L. Kalake berkomitmen memfasilitasi penuh Pemerintah Provinsi NTT dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah tersebut.

“Komitmen kami mencakup dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis terkait, percepatan alokasi anggaran pusat, serta asistensi teknis guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal sesuai target nasional,” katanya dalam keterangan tertulis tersebut.

Dia menambahkan pemerintah pusat akan terus memantau, mengawal dan mendukung kebijakan dan program di NTT agar tujuan percepatan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.