Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) mengatakan pemberian kenaikan pangkat atau jabatan di lingkungan TNI harus dilakukan berdasarkan penilaian yang transparan.
Hal tersebut harus dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan prestasi dari pada senioritas dalam memberikan jabatan kepada perwiranya.
Menurut Khairul, sistem yang transparan dapat memperkecil konflik yang terjadi di internal TNI karena penilaian benar-benar berdasarkan prestasi, bukan kedekatan ataupun senioritas.
"Kuncinya ada pada rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Kalau promosi dilakukan secara transparan berbasis rekam prestasi, pendidikan, pengalaman operasi, penugasan luar negeri, dan integritas, maka peluang friksi bisa ditekan," kata Khairul saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Selasa.
Sistem ini juga dianggap adil bagi para perwira berprestasi dan efisien untuk memajukan tiga matra TNI di berbagai bidang.
Namun demikian, Khairul menegaskan penggunaan sistem ini tidak serta merta menghapus hirarki antara junior dan senior yang sudah kental di dalam tubuh TNI.
"Senioritas memang menjadi bagian dari kultur militer untuk menjaga disiplin dan kohesi," kata Khairul.
"Namun ketika faktor senioritas dijadikan tolok ukur utama penentuan jabatan, sistem ini kadang menghambat percepatan regenerasi atau menutup ruang bagi kader yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman," tambah dia.
Khairul berharap dengan diadopsinya sistem yang lebih transparan ini, regenerasi di tubuh TNI dapat berputar secara sehat sehingga organisasi pun dapat bekerja dengan maksimal.
"Dengan pendekatan ini, proses seleksi jadi lebih objektif dan akuntabel, tidak membuka ruang like and dislike atau persepsi eksklusivitas," tutup dia.
Sebelumnya, Prabowo saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.
"Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air," kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.
"Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya," ujar Presiden Prabowo.
Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala. "Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik," sambung Presiden.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Pemberian jabatan di tubuh TNI harus transparan
