Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan Program Kampung Nelayan menjadi momentum penting untuk menyeimbangkan pembangunan antara wilayah daratan dan pesisir di provinsi kepulauan tersebut.
“Wilayah pesisir kita memiliki potensi luar biasa, namun belum seluruhnya difasilitasi secara maksimal,” kata Melki dalam arahannya kepada sejumlah Bupati se-NTT secara daring di Kupang, Kamis.
Ha ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Rapat yang diselenggarakan secara virtual via Zoom tersebut turut dihadiri para Bupati dan Wakil Bupati, serta Perwakilan dari kabupaten / kota se-NTT.
Menurut Melki, Pemda se-NTT mesti benar-benar bekerja untuk mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan agar masyarakat pesisir merasakan dampak nyata,
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Melki mengatakan Pemerintah Provinsi NTT akan mengundang seluruh kepala dinas perikanan kabupaten/kota untuk membahas aspek teknis dan melakukan sinkronisasi terhadap proposal usulan Kampung Nelayan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah titik Kampung Nelayan di NTT sekaligus memperkuat peran provinsi itu sebagai lumbung perikanan nasional di wilayah timur Indonesia.
Dengan dukungan anggaran hingga Rp22 miliar untuk setiap desa nelayan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah optimistis program tersebut akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah daerah di NTT menyampaikan progres dan kendala masing-masing, antara lain, Kabupaten Sumba Barat telah mengajukan proposal dan disurvei oleh KKP di tiga lokasi di Kecamatan Lamboya, dengan lahan clean and clear.
Kemudian Kabupaten Ende mengusulkan pembangunan di Desa Nuiniba, namun masih dalam proses sertifikasi lahan bersama ATR/BPN.
Lalu Kabupaten Lembata telah menyampaikan usulan sejak Juli 2025 di Kelurahan Lewoleba, dengan fokus pada pengembangan budidaya rumput laut dan perikanan tangkap.
Sementara Kabupaten Sikka mengajukan dua lokasi, yakni di Kelurahan Wuring dan Desa Nangahale, meskipun terkendala keterbatasan kepemilikan lahan 1 hektare.
Sementara itu, Plt. Dirjen PDSPKP, Machmud, menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
“Kami ingin membangun ekosistem perikanan yang utuh, dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan terhadap koperasi desa dan kelompok Nelayan agar mereka memiliki akses produksi dan pasar yang berkelanjutan,” ujarnya.
