Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meningkatkan kapasitas aparatur daerah dan pemangku kepentingan tentang sistem pangan dan gizi yang berkelanjutan melalui lokakarya penyusunan kerangka rekomendasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).
“Perumusan kerangka RAD-PG menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan dan program yang kita rancang benar-benar terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT Yoseph H. Dahat, di Kupang, Selasa.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Lokakarya Sistem Pangan dan Penyusunan Mini Theory of Change (ToC) untuk Rancangan Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi NTT.
Ia menjelaskan, isu pangan dan gizi merupakan aspek strategis dalam pembangunan daerah. Pangan yang bergizi, aman dan berkelanjutan menjadi fondasi bagi kualitas sumber daya manusia sekaligus menjamin daya saing daerah ke depan.
Dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029, Pemprov NTT telah menetapkan visi “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan” yang dijabarkan melalui lima misi pembangunan, dan tujuh pilar yang di dalamnya telah mengintegrasikan Dasa Cita.
“Kegiatan lokakarya ini tidak hanya relevan secara teknis dalam rancangan penyusunan RAD-PG, tetapi dukungan terhadap implementasi Dasa Cita NTT guna mewujudkan kedaulatan pangan, perbaikan gizi, dan kemandirian ekonomi lokal secara berkelanjutan,” katanya.
Menurut dia, pendekatan sistem pangan dengan penggunaan theory of change yang dibahas selama lokakarya akan membantu memahami hubungan sebab akibat dari intervensi yang dilakukan serta memperkuat sinergi lintas sektor.
“Harapannya, lokakarya ini menjadi panduan aksi nyata bagi kita semua dalam memperbaiki sistem pangan dan memperbaiki status gizi masyarakat di daerah sekaligus menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa kita kawal bersama,” katanya.
Ia juga mengapresiasi organisasi sipil Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) serta seluruh mitra pembangunan atas inisiatif, komitmen, dan kolaborasi dalam mendukung agenda penguatan ketahanan pangan dan gizi di wilayah NTT.
Sementara itu, Koordinator Nasional KRKP Said Abdullah menjelaskan lokakarya ini dirancang untuk menghasilkan dokumen mini-ToC yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan RAD-PG di NTT.
“Jika bahan dan dokumen rekomendasi sudah tersusun, harapannya bisa dipakai dan mempermudah tim untuk menyusun RAD-PG berbasis potensi lokal,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga bertujuan khusus untuk memahami tantangan sistem pangan dan gizi di Provinsi NTT serta mengidentifikasi isu prioritas (stunting, kerentanan pangan desa, perubahan iklim, dan dinamika lokal sejenisnya).
Adapun peserta lokakarya sebanyak 53 orang, terdiri dari 33 orang perwakilan aparatur daerah serta 20 orang dari lembaga masyarakat maupun kelompok kategorial yang terkait.
