Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, mencatat penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 1.289 siswa SD dan SMP hingga November 2025.
“Penyaluran beasiswa PIP tahun ini diberikan kepada 1.289 siswa, terdiri atas 1.068 siswa SD dari 38 sekolah dan 253 siswa SMP dari 9 sekolah, sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan pendidikan siswa dan upaya menekan angka putus sekolah di Kota Kupang,” kata Wakil Wali Kota Kupan Serena Francis di Kupang, Rabu.
Hal ini ia sampaikan saat memimpin pertemuan bersama Kepala SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Kupang dalam rangka evaluasi dan penyaluran PIP hasil kolaborasi Pemkot Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Timor Belajar.
Serena menegaskan beasiswa PIP merupakan buah aspirasi yang diperjuangkan sejak beberapa tahun terakhir dan menjadi bukti komitmen Pemkot Kupang dalam mengawal pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemkot Kupang terus bekerja mengawal pendidikan. Meski kita menghadapi pemotongan anggaran sebesar Rp204 miliar, pendidikan harus tetap berjalan. Karena itu, kolaborasi seperti ini penting agar anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya,” ujarnya
Ia meminta seluruh kepala sekolah memastikan proses penyaluran beasiswa berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran.
“Setelah SK diterima, segera informasikan kepada orang tua. Jangan ditahan. Bantuan ini adalah hak anak dan harus diterima utuh tanpa pemotongan dengan alasan apapun,” katanya.
Serena juga menekankan agar sekolah aktif membantu orang tua yang belum terbiasa mengurus layanan perbankan.
“Aktivasi rekening dan pencairan harus dibantu sampai selesai. Jangan biarkan orang tua kebingungan. Selama dua sampai tiga tahun berjalan, puji Tuhan tidak ada laporan penyimpangan, dan kita ingin ini terus terjaga,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar dana PIP digunakan secara tepat sasaran, sehingga sekolah perlu mengedukasi orang tua supaya bantuan dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan seperti seragam, buku, alat tulis, transportasi, bukan untuk hal konsumtif.
Serena juga menyoroti pentingnya relasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keberlanjutan dukungan pendidikan dari pusat.
“Tugas pemerintah daerah hari ini adalah bergerak cepat, membuka jejaring seluas-luasnya, dan memanfaatkan peluang agar program-program pusat dapat membantu daerah. Karena dana daerah terbatas, kolaborasi adalah kunci,” katanya.
