DJPb: Alokasi ketahanan pangan NTT pada 2026 mencapai Rp890,94 miliar

Rabu, 4 Maret 2026 18:53 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan (kanan). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Nusa Tenggara Timur mencatat alokasi pagu anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan di provinsi berbasis kepulauan itu mencapai Rp860,94 miliar.

"Hingga akhir Februari 2026, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan di wilayah NTT mencapai Rp860,94 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, NTT, Kamis.

Ia mengatakan anggaran tersebut sebagai upaya pemerintah memperkuat fondasi kedaulatan pangan di Provinsi NTT melalui integrasi program strategis dan dukungan fiskal yang kuat.

"Alokasi ini tersebar di berbagai kementerian strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas harga, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di wilayah NTT," katanya.

Dukungan anggaran tersebut juga difokuskan pada penguatan infrastruktur dan manajemen pangan melalui sejumlah kementerian dan lembaga.

Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp329,8 miliar untuk pembangunan infrastruktur air, termasuk pengembangan bendungan, danau, serta bangunan penampungan air lainnya.

Kementerian Pertanian menganggarkan Rp348,30 miliar untuk perlindungan dan penyediaan lahan, serta Rp70,77 miliar untuk pengelolaan air irigasi guna menjamin produktivitas lahan kering di NTT.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan Rp52,52 miliar untuk dukungan manajemen internal, pendidikan, serta pemantauan sumber daya kelautan guna memperkuat sektor perikanan tangkap dan budi daya.

Adapun Badan Karantina Indonesia bersama Badan Pangan Nasional mengalokasikan Rp24,6 miliar untuk layanan karantina serta pemantapan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan di pasar.

Selain itu, dalam mendukung kemandirian pangan, pemerintah menjalankan berbagai program unggulan di wilayah NTT, salah satunya adalah kampung nelayan merah putih (KNMP).

"KNMP menjadi salah satu lokus utama dengan 65 titik yang disiapkan di Kabupaten Alor, Flores Timur, Kupang, dan Manggarai Barat," katanya.

Ia menerangkan program tersebut membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup penguatan kapasitas nelayan hingga penyediaan pabrik es dan cold storage.

"Saat ini telah terbentuk 6 kampung dan akan diperluas ke 17 titik lainnya," ujarnya.

Menurut dia, dukungan infrastruktur yang masif tersebut menjadi angin segar bagi peningkatan nilai tukar dan daya beli masyarakat.

Adi mengatakan berdasarkan rilis BPS pada Februari 2026, sejumlah indikator menunjukkan kinerja positif.

Di sektor perikanan, nilai tukar usaha perikanan (NTUP) tercatat sebesar 105,05, yang mencerminkan kondisi usaha perikanan yang menguntungkan.

Sementara itu, nilai tukar petani (NTP) NTT tetap terjaga di level 101,11, menandakan daya beli petani masih berada di atas angka keseimbangan.

"Meski terdapat dinamika harga konsumsi, pemerintah optimis dengan rampungnya infrastruktur irigasi serta penyaluran bantuan sarana produksi dapat semakin memperkuat produktivitas dan kesejahteraan petani maupun pelaku perikanan," katanya.

Sebagai pengelola fiskal, tegas Adi, Kanwil DJPb NTT berkomitmen terus mengawal penyaluran anggaran tersebut agar terealisasi secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat NTT.