Realisasi belanja APBN di NTT mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026

Minggu, 29 Maret 2026 07:26 WIB

Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan (kanan). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja anggaran pendapatan dan pendapatan negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) per Februari 2026 mencapai Rp5,3 triliun atau 17,96 persen dari pagu.

"Realisasi belanja negara di NTT sampai dengan 28 Februari 2026 itu tumbuh 17,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, NTT, Sabtu.

Ia menyampaikan kenaikan belanja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan kementerian dan lembaga di NTT mulai bergerak lebih baik pada awal 2026.

Adapun belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp932,02 miliar atau 10,01 persen dari pagu. Nilai ini terdiri atas belanja pegawai Rp608,80 miliar, belanja barang Rp220,52 miliar, belanja modal Rp102,69 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp0,01 miliar.

"Untuk pendapatan negara dan hibah di NTT telah terealisasi sebesar Rp449,40 miliar atau 11,74 persen dari target, tumbuh 14,76 persen secara tahunan (yoy)," katanya.

Ia menjelaskan penerimaan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp299,35 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp150,06 miliar.

Dari sisi perpajakan, penerimaan terutama berasal dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp190,22 miliar dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp156,00 miliar.

Sementara itu, PNBP didukung terutama dari PNBP badan layanan umum (BLU) layanan pendidikan sebesar Rp64,52 miliar dan PNBP fungsional layanan fasilitas kesehatan sebesar Rp17,52 miliar.

"Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi serta layanan publik di NTT masih memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan negara," kata Adi.

Ia juga memastikan ke depan, Kanwil DJPb NTT akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan APBN dan APBD semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.