DJPb NTT perkuat inklusi keuangan untuk optimalkan penyaluran KUR

Rabu, 29 April 2026 17:19 WIB

Kanwil DJPb NTT perkuat pemanfaatan SIKP melalui bimtek dan asistensi guna mengoptimalkan penyaluran KUR di Kupang. (ANTARA/HO-DJPb NTT)

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memperkuat inklusi keuangan guna mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), melalui bimbingan teknis dan asistensi yang melibatkan seluruh operator Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dalam rangka memperkuat inklusi keuangan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT, Kanwil DJPb Provinsi NTT menggelar kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi SIKP KUR Semester I Tahun 2026,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Rabu.

Ia menyampaikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengemban amanat dan memiliki peran krusial dalam melakukan pembinaan serta monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan bahwa perkembangan kinerja penyaluran kredit program di daerah (KUR dan UMi) dengan merilis data capaian yang menunjukkan tren positif.

“Pada tahun 2026, total plafon KUR konvensional di NTT ditetapkan sebesar Rp3,17 triliun dengan target menjangkau 16.565 debitur,” katanya.

Alokasi plafon tersebut, lanjut dia, disalurkan melalui sejumlah bank penyalur utama, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank NTT, serta didukung penyalur lainnya seperti Bank BTN, BCA, Bank Artha Graha Internasional (BAGI), dan Bank Nobu.

Pemerintah juga menyediakan plafon KUR Syariah melalui Pegadaian sebesar Rp31,71 miliar pada tahun 2026, yang terdiri atas KUR Supermikro (Rp7,25 miliar) dan KUR Mikro (Rp24,46 miliar) dengan target 1.262 debitur.

Adi menyampaikan realisasi penyaluran KUR di NTT hingga 20 April 2026 telah mencapai Rp934,34 miliar yang disalurkan kepada 17.836 debitur.

“Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar Rp16,89 miliar atau naik 1,84 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kota Kupang tercatat sebagai wilayah dengan serapan KUR tertinggi, mencapai Rp124,41 miliar untuk 1.331 debitur,” ujarnya.

Dari sisi sektoral, perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran hingga Rp447,08 miliar (47,85 persen), disusul oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp179,04 miliar (19,16 persen).

Adapun Bank BRI masih menjadi motor penggerak utama dengan total penyaluran Rp751,06 miliar untuk 16.429 debitur.

Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang ditujukan bagi pelaku usaha di lapisan paling bawah juga menunjukkan tren yang sangat agresif.

Hingga 20 April 2026, total penyaluran UMi di NTT menembus angka Rp105,42 miliar untuk 18.745 debitur.

“Pencapaian ini melonjak tajam sebesar Rp30,96 miliar atau tumbuh 41,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” katanya.

Ia menambahkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur UMi terbesar dengan realisasi mencapai Rp87,72 miliar bagi 15.830 debitur.

“Berbeda dengan demografi KUR, penyaluran UMi tertinggi justru dimiliki oleh Kabupaten Manggarai dengan nilai Rp10,43 miliar, disusul Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp9,27 miliar. Sebagian besar penyaluran UMi (89,11 persen) juga masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran,” ujarnya.