DJPb: Realisasi penyaluran BOS di NTT capai Rp736,55 miliar

Selasa, 5 Mei 2026 12:53 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan. (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat progres realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai Rp736,5 miliar hingga awal Mei 2026.

“Berdasarkan data penyaluran dari 6 KPPN yang ada di NTT, hingga 4 Mei 2026, untuk pagu anggaran BOS tahun 2026 sebesar Rp1,46 triliun, telah direalisasikan penyaluran sebesar Rp736,5 miliar atau 50,36 persen,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi NTT terbagi menjadi dua jenis.

Pertama, BOS Reguler yaitu dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, telah terdistribusi pada 8.082 sekolah untuk 1.180.932 siswa.

Kedua, BOS Afirmasi yaitu dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, telah terdistribusi pada 949 sekolah untuk 89.218 siswa.

“Secara umum, realisasi penyaluran BOS di seluruh kabupaten/kota berada pada kisaran 47 persen hingga 52 persen, yang menunjukkan distribusi penyaluran relatif merata di seluruh wilayah,” kata Adi.

Ia menyampaikan beberapa daerah dengan capaian realisasi tertinggi antara lain Kabupaten Sikka sebesar 52,45 persen Kabupaten Alor sebesar 52,41 persen, dan Kabupaten Manggarai Timur sebesar 52,10 persen.

Sementara itu, beberapa daerah dengan realisasi yang masih perlu didorong antara lain Kabupaten Nagekeo sebesar 47,97 persen, Kota Kupang sebesar 49,10 persen dan Kabupaten Belu sebesar 49,12 persen.

Adi juga menjelaskan bahwa penyaluran BOS tersebut bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah, termasuk penyediaan bahan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

“Capaian realisasi hingga awal Mei ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesiapan dan validasi data satuan pendidikan, kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dan proses administrasi di tingkat pemerintah daerah,” tambahnya.

Untuk percepatan penyaluran BOS, lanjut dia, berbagai langkah terus dilakukan, di antaranya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyaluran dan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan administrasi.

“Dengan upaya akselerasi realisasi ini, diharapkan penyaluran BOS dapat segera diterima oleh seluruh sekolah di NTT, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran,” ujarnya.