DJPb: Kinerja fiskal Kota Kupang unggul di Balinusra

Rabu, 22 April 2026 15:28 WIB

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo (tengah) bersama Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan (kiri) saat pertemuan membahas kinerja fiskal daerah di Kupang, (ANTARA/HO-Pemkot Kupang)

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyebut kinerja fiskal Pemerintah Kota Kupang unggul di kawasan Bali Nusa Tenggara (Balinusra), didukung realisasi belanja daerah dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang relatif tinggi.

“Kota Kupang ini termasuk yang performanya baik. Realisasi belanjanya terjaga dan penyaluran TKD-nya relatif tinggi. Ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan di Kupang, Rabu.

DJPb NTT mencatat, hingga 20 April 2026 penyaluran TKD Kota Kupang telah mencapai Rp273,31 miliar atau 31,56 persen dari pagu Rp866,15 miliar.

Adi menjelaskan dalam tiga bulan terakhir, kinerja fiskal Kota Kupang tercatat lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Balinusra sehingga menjadi salah satu rujukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, ia turut mengingatkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan, di antaranya percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sektor kesehatan serta optimalisasi realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih di bawah target.

Selain itu, potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam dinilai belum optimal sehingga perlu percepatan pelaporan dan pemenuhan persyaratan administrasi.

Sementara itu, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menegaskan komitmen Pemkot Kupang untuk menjaga kinerja positif tersebut sekaligus menindaklanjuti berbagai catatan yang diberikan.

“Kita tidak boleh lengah. Capaian ini harus kita jaga dan dorong lebih baik lagi. Setiap peluang pendapatan harus dioptimalkan dan kewajiban administrasi dipenuhi tepat waktu,” katanya.

Ia menambahkan keselarasan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di ruang publik.
Di sisi lain, isu keselarasan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting.

Christian menjelaskan bahwa perbedaan angka yang sebelumnya sempat muncul di ruang publik disebabkan oleh perbedaan klasifikasi data, antara PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dan PAD secara keseluruhan.

“Data itu harus kita jaga bersama. Sekali ada selisih atau salah tafsir, dampaknya bisa luas. Karena itu, kita sepakat menggunakan data yang sudah tervalidasi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat komitmen sinergi antara Pemkot Kupang dan Kanwil DJPb NTT dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Kota Kupang pun didorong untuk terus menjadi “lighthouse” atau contoh praktik baik dalam pengelolaan keuangan daerah di kawasan Balinusra.