BGN meminta kepala daerah kawal rantai pasok bahan baku MBG

Rabu, 22 April 2026 16:19 WIB

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, di Serang, Rabu (22/4/2026). ANTARA/Desi Purnama Sari

Serang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta para kepala daerah mengawal ketat rantai pasok bahan baku guna memastikan kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha di Serang, Banten, Rabu, menekankan peran gubernur, bupati, hingga wali kota sangat sentral dalam memastikan ketersediaan pangan di daerah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG

"Kami memohon kepada para kepala daerah agar rantai pasok di daerahnya bisa terpenuhi. Dengan rantai pasok yang siap, maka petani, peternak, dan nelayan, akan sejahtera karena produk mereka diserap langsung," ujar Dadang usai rapat koordinasi dan evaluasi bersama Forkopimda dalam rangka mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banten.

Dadang menjelaskan dari alokasi Rp15.000 per porsi, sebesar Rp10.000 dikhususkan untuk belanja bahan baku.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, program tersebut wajib bekerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menyerap hasil bumi dari masyarakat sekitar.

Ia menambahkan sinergi antara SPPG dan pemerintah daerah harus mampu mengatur pola distribusi bahan pangan agar tidak memicu inflasi di pasar lokal.

"Ekonomi akan kuat di bawah jika rantai pasok ini berjalan. Petani senang, karena produknya dibeli untuk mendukung kebutuhan dapur di seluruh wilayah," kata Dadang.

Selain urusan logistik, BGN juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap operasional dapur. Dadang menegaskan beberapa poin utama bagi pengelola program yakni higienitas proses memasak, dengan dimulai serentak pada pukul 02.00 WIB untuk menjaga kesegaran.

Selain itu, lanjutnya, kualitas gizi menu harus disusun seimbang (karbohidrat 40 persen, protein, dan serat) dengan melibatkan koki profesional.

"BGN tidak segan mencabut izin operasional mitra yang melanggar standar, sebagaimana penutupan salah satu unit dapur yang baru saja dilakukan di Kota Cilegon," kata Dadang.

Untuk mendukung transparansi, BGN mendorong pemerintah daerah membangun platform digital. Melalui sistem ini, kepala daerah dapat memantau lokasi dapur, jumlah penerima manfaat dari tingkat SD hingga SMA, hingga menu harian secara real-time.

"Setiap hari pengelola wajib mengunggah menu mereka ke platform tersebut. Kami juga meminta sekolah-sekolah aktif mengawasi kualitas makanan yang diterima anak-anak," ucap Dadang Hendrayudha.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN minta kepala daerah kawal rantai pasok bahan baku untuk MBG