Kapolda: Polda NTT menyiapkan 22 titik SPPG dukung Program MBG

Senin, 18 Mei 2026 13:54 WIB

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko. ANTARA/Ho-Humas Polda NTT

Kupang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan saat ini Polda NTT telah menyiapkan 22 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengatasi masalah gizi di provinsi itu.

“Untuk saat ini kita sudah siapkan 22 SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di NTT,” katanya di Kupang, Senin, menanggapi upaya Polda NTT dalam mendukung program pemerintah pusat guna mengentaskan masalah gizi buruk di NTT.

Dia menjelaskan dari 22 titik SPPG itu, sebanyak 16 titik berada dalam tahap pembangunan dan renovasi. “Tiga titik dalam tahap persiapan operasional dan tiga lainnya telah beroperasi aktif melayani masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, sejumlah SPPG tersebut dapat menjangkau ribuan penerima manfaat dari kalangan pelajar, ibu hamil, hingga masyarakat rentan, yang tersebar di berbagai daerah seperti Kabupaten Flores Timur, Alor, Sumba Barat, Manggarai Timur, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Sikka, Timor Tengah Selatan (TTS), hingga Kota Kupang.

Kapolda NTT menekankan Program MBG tidak hanya fokus pada pembagian makanan bergizi, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan kelompok tani, nelayan, peternak, dan UMKM sebagai pemasok bahan pangan utama.

Berbagai bahan pangan lokal seperti jagung, ikan laut, telur, daun kelor, sayuran segar, ayam, hingga hasil pertanian masyarakat, menjadi bagian dari menu MBG yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Selain itu seluruh proses pengolahan makanan dilakukan dengan standar higienis tinggi dan pengawasan ketat dari Urusan Kesehatan Polri guna memastikan kualitas serta keamanan pangan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.

Kapolda NTT juga mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari keterbatasan infrastruktur jalan, tingginya biaya distribusi di wilayah kepulauan, hingga ketersediaan bahan baku dan gas LPG di beberapa daerah terpencil.

Namun demikian Polda NTT terus melakukan evaluasi dan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, vendor lokal, kelompok tani, dan pelaku UMKM agar program tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Melalui semangat Polda NTT Penuh Kasih, kami ingin memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak NTT dan kemajuan daerah,” kata Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko.