Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat masih ada tiga dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Sampai Sabtu, (5/10), sudah ada enam kabupaten yang tandatangan NPHD. Tinggal tiga kabupaten yang belum," kata Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu kepada ANTARA di Kupang, Senin (7/10), terkait masalah anggaran untuk Pilkada serentak 2020 di NTT.
Dia mengatakan, dari tiga kabupaten yang belum menandatangani NPHD, satu diantaranya yakni Kabupaten Sumba Barat tinggal menunggu tandatangan.
"Untuk Sumba Barat sudah selesai pembahasan rencana kebutuhan biaya (RKB), dan saat ini tinggal menunggu penandatanganan dengan pemerintah daerah. Jadi sudah tidak ada masalah," katanya.
Baca juga: NasDem buka pendaftaran pilkada 2020 untuk enam kabupaten
Menurut dia, ada dua kabupaten yakni Manggarai dan Manggarai Barat yang belum bisa dipastikan, karena pembahasan RKB di tingkat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) belum final.
Hanya saja, dia tidak menyebutkan persoalan yang terjadi di dua daerah ini, yang menyebabkan molornya rencana kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2020.
Dia berharap paling lambat 10 Oktober 2019, semua daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Harapan ini sesuai dengan komitmen yang dibangun bersama dalam rakat koordinasi, yang difasilitasi Pemerintah Provinsi NTT beberapa waktu lalu.
Baca juga: Enam paslon diperkirakan akan bertarung di Sabu Raijua
Baca juga: PDIP terima lamaran 69 bakal calon bupati dan wakil bupati se-NTT
Tinggal 3 kabupaten yang belum tandatangani NPHD
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, Thomas Dohu. (ANTARA/Bernadus Tokan)
KPU NTT mencatat masih ada tiga dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
