Menggerakkan Ekonomi Desa

Pembangunan infrastruktur, terutama yang jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta, merupakan salah satu perhatian utama Presiden Jokowi.

Pilihan untuk membangun Indonesia dari pinggiran oleh para pengamat pembangunan dinilai merupakan salah satu gebrakan yang berani dari Jokowi.

Sosiolog Ignas Kleden, misalnya, mengatakan, Jokowi hadir dengan visinya yang baru yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Pilihan strategi pembangunan ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan strategi membangun yang dimulai dari pusat-pusat kekuasaan dan kawasan padat penduduk.

Para pengkritik strategi pembangunan yang diawali dari kawasan periferi ini pada umumnya mendasarkan argumentasi mereka pada prinsip pragmatisme dan kepentingan jangka pendek.

Menggelontorkan dana besar di wilayah yang jauh dari kekuasaan dan jauh dari kepadatan penduduk dianggap sebagai pemborosan karena yang menikmati hasil pembangunan itu adalah sejumlah kecil warga yang tinggal di kawasan pedalaman dan terpencil.

Di samping itu secara politik, strategi pembangunan yang dimulai dari pinggiran tak menguntungkan para politisi yang sedang berkuasa.

Namun semua kritik itu tak menghentikan Jokowi untuk mewujudkan visinya membangun kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T), dengan berbagai infrastruktur yang vital, yang tujuan akhirnya adalah mempersempit kesenjangan antara kawasan yang telah berkembang dan yang belum banyak tersentuh program-program pembangunan fisik.

Tekad Jokowi untuk berpaling dari pembangunan yang sebelumnya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, menegaskan perhatiannya untuk melangkah terus mengutamakan pembangunan infrastruktur, dan kini mulai memperlihatkan hasilnya di tahun ke tiga masa pemerintahannya.

Berbagai sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, saluran irigasi, pelabuhan dan bandara di wilayah timur Indonesia dan banyak daerah terpencil lainnya, telah terbangun.

Diharapkan, semua hasil pembangunan infrastruktur itu pada akhirnya dapat menggerakkan ekonomi di kawasan yang selama ini kurang tersentuh oleh program pembangunan dari pusat.

Ketika fasilitas infrastruktur sudah terbangun, sebagian dana yang dialokasikan untuk membangun wilayah perdesaan bisa dialihkan pada pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Badan usaha milik desa (BUMDes), yang telah, sedang dan akan dibangun di beberapa kawasan desa atau kampung menjadi institusi yang diharapkan mampu mengaktualisasikan berbagai potensi ekonomi perdesaan.

Sebuah desa di Pulau Saonek, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, misalnya, telah memanfaatkan dana desa dari pemerintah pusat untuk mengelola hasil laut menjadi produk andalan desa itu menjadi komoditas yang telah dipasarkan hingga ke luar dari Bumi Cenderawasih.

Dari visi pembangunan yang dimulai dari wilayah pinggiran itulah, Presiden Jokowi hendak mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan.

Namun, BUMDes yang dilandasi oleh Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, itu masih akan diuji kesintasannya dalam melewati kompetisi usaha yang kian sengit.

BUMDes sebagai badan usaha, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, baik melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa maupun dari sumber lain, perlu diperkuat oleh sumber daya manusia yang mengelolanya.

Itu sebabnya keterlibatan para pendamping dari kalangan kaum terpelajar maupun mereka yang berpengalaman dalam mengelola institusi usaha perlu didorong dalam memajukan BUMDes.

Pemerintah yang juga berkepentingan dengan pengembangan BUMDes diharapkan memberikan semacam garansi atas ketersediaan para pendamping yang akan bertanggungjawab terhadap kesintasan usaha BUMDes tersebut.

Konsep pendampingan dari kalangan terpelajar atau orang yang berpengalaman dalam memajukan institusi usaha komersial seperti BUMDes menjadi bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa, yang merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam dua tahun terakhir ini telah mendorong pembentukan BUMDes untuk jenis usaha yang beragam mulai dari usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes dan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Yang perlu diingatkan dalam pengelolaan BUMDes ini adalah bahwa jangan sampai nasib institusi milik desa ini menemui nasib yang serupa dengan nasib banyak koperasi yang hanya menjadi lahan basah bagi pengurusnya namun tak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga yang menjadi pemegang saham dalam institusi usaha itu.

Memang karakter BUMDes tidak sama sebangun dengan koperasi. Meski demikian, beberapa kelemahan koperasi perlu dijadikan pengetahuan para pengelola BUMDes untuk menghindari kelemahan itu juga terjangkit di badan usaha itu.

BUMDes berpotensi menjadi institusi konglomerasi yang memiliki beragam usaha dengan mempekerjakan banyak warga desa sehingga pengangguran bisa dikurangi secara drastis.

BUMDes tentu akan berhadapan dengan para pesaing dari para pemilik usaha untuk jenis komoditas yang serupa. Jika tak mungkin mengalahkan pesaing-pesaingnya, para pengelola BUMDes dituntut untuk berkreasi menciptakan usaha yang baru yang belum dilakukan oleh warga sedesa.

Usaha mengelola sampah baik organik maupun bukan organik yang telah dilakukan oleh sejumlah desa dengan keberhasilan yang mengagumkan agaknya dapat menjadi salah satu pilihan usaha yang menjanjikan bagi BUMDes-BUMDes yang belum mencobanya.

Diperlukan pengelola-pengelola BUMDes yang memiliki visi dan pandangan yang jauh ke depan dalam memajukan ekonomi. Misalnya, ketika harga cabai meroket, para pengelola BUMDes bisa memusatkan salah satu usahanya di bidang pertanian untuk menanam cabai.

Tampaknya, BUMDes yang berskala mikro dalam usahanya akan menjadi solusi bagi bangsa jika keberhasilannya bisa ditularkan pada BUMDes-BUMDes yang jumlahnya bisa dilipatgandakan dan menyebar merata di desa-desa di Tanah Air.