Realisasi belanja APBN 2026 di NTT mencapai Rp10,21 triliun per April

Jumat, 29 Mei 2026 08:02 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan (kanan). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai dengan April 2026 mencapai Rp10,21 triliun.

“Realisasi belanja negara sampai dengan April 2026 sebesar Rp10,21 triliun dengan capaian 34,33 persen dari pagu atau tumbuh 12,19 persen (year-on-year/yoy),” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Kamis.

Hal itu disampaikannya terkait realisasi APBN 2026 di Provinsi NTT guna menopang ekonomi serta menjaga layanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, dengan pendapatan sebesar Rp1,14 triliun dan belanja sebesar Rp10,21 triliun, APBN regional NTT mencatat defisit sebesar Rp9,1 triliun.

“Defisit ini menunjukkan bahwa APBN terus hadir secara ekspansif sebagai instrumen distribusi fiskal, penggerak pembangunan, dan penopang layanan publik di NTT,” jelasnya.

Ia menyampaikan, belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.605,16 miliar atau 27,32 persen dari pagu Rp9.534,38 miliar serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7.604,28 miliar atau 37,64 persen dari pagu Rp20.205,22 miliar.

Belanja pemerintah pusat tumbuh sekitar 28,66 persen (yoy), terutama ditopang oleh belanja pegawai Rp1.663,99 miliar dari pagu Rp4.609,47 miliar, belanja barang Rp672,54 miliar dari pagu Rp3.145,15 miliar, belanja modal Rp267,42 miliar dari pagu Rp1.770,29 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp1,21 miliar dari pagu Rp9,47 miliar.

“Pertumbuhan belanja modal yang mencapai 98,69 persen (yoy) ini menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan aset dan sarana layanan publik di daerah,” kata Adi.

Adapun realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT hingga 30 April 2026 mencapai Rp1.137,37 miliar atau 24,48 persen dari target, tumbuh 17,01 persen (yoy).

Adi juga menyampaikan bahwa TKD tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah.

“Sampai dengan April 2026, realisasi TKD sebesar Rp7.604,28 miliar dari pagu sekitar Rp20.205,22 miliar, tumbuh 7,48 persen (yoy),” katanya.

Realisasi tersebut, terutama ditopang oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp5.499,48 miliar dari alokasi Rp13.758,36 miliar, serta DAK Nonfisik sebesar Rp1.855,07 miliar dari alokasi Rp5.028,14 miliar.

Ia mengatakan DAK Nonfisik tumbuh 57,9 persen (yoy), menunjukkan dukungan APBN terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp13,42 miliar dari alokasi Rp74,54 miliar, sedangkan DAK Fisik dengan alokasi Rp267,13 miliar belum terealisasi sampai dengan April 2026.

Adapun penerimaan perpajakan tercatat Rp752,02 miliar atau 19,26 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp385,36 miliar atau 51,90 persen dari target, tumbuh 1,60 persen (yoy).

Selain itu, pada 2026, Dana Desa di NTT dialokasikan sebesar Rp1.077,05 miliar untuk 3.136 desa, dengan realisasi sebesar Rp236,31 miliar per April 2026.

“Secara keseluruhan, kinerja APBN regional NTT sampai dengan April 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja bagi masyarakat,” kata Adi.

Ia menegaskan, Kanwil DJPb NTT akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, K/L, lembaga penyalur, dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan APBN semakin optimal dan manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.