Kupang (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris meninjau fasilitas kesehatan RS Siloam di Labuan Bajo yang menjadi salah satu faskes yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masyarakat Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (27/1).
“Kami memberikan apresiasi kepada mitra kerja kami bukan hanya kepada rumah sakit pemerintah, tetapi juga rumah sakit milik swasta yang berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS," kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Indris.
Pihaknya juga mengecek bahwa komitmen tersebut tidak hanya dilakukan oleh faskes yang ada di Pulau Jawa, tetapi juga faskes yang ada di luar Pulau Jawa, seperti di Labuan Bajo ini.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen peningkatan mutu dan kualitas layanan dilaksanakan oleh faskes dengan baik.
Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pertengahan November 2019 lalu.
Dalam hasil peninjauan tersebut ia mengatakan peningkatan pelayanan bagi peserta JKN-KIS itu berupa layanan antrean elektronik dalam rangka memberikan kepastian waktu layanan pada peserta JKN-KIS.
Baca juga: RS Siloam terima pasien BPJS Kesehatan
Baca juga: BPJS minta RS Siloam perbaiki fasilitas pelayanan
Fachmi juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah NTT khususnya Pemda Manggarai Barat yang telah mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat NTT.
Menurut Fachmi, keberhasilan Program JKN-KIS membutuhkan merupakan gotong royong bersama, bukan hanya dari aspek pembiayaan namun juga dari aspek peningkatan dan pemerataan mutu dan kualitas layanan.
“Walaupun hanya ada 2 rumah sakit di wilayah ini yaitu RSUD Komodo dan RS Siloam Labuan Bajo, Pemda Manggarai Barat telah membuktikan bahwa gotong royong ini dapat diwujudkan melalui upaya serius dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan wisatawan sekitar Labuan Bajo,” tambah Fachmi.
Fachmi berharap ke depan, RS Siloam Labuan Baju akan segera mengintegrasikan sistem antrean elektronik melalui Mobile JKN. Sebab saat ini BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan untuk segera melakukan bridging sistem informasi manajemen (SIM) rumah sakit dan sistem informasi BPJS Kesehatan.
Baca juga: Ombudsman dukung penghentian kerja sama BPJS-RS Siloam
Diharapkan melalui satu aplikasi Mobile JKN, masyarakat khususnya peserta akan dimudahkan dalam hal mendapatkan informasi faskes, ketersediaan tempat tidur, mendaftarkan layanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Kita tahu ini daerah wisata, pasti banyak masyarakat yang berlibur dan mengantisipasi jika membutuhkan pelayanan kesehatan, katanya.
Menurut dia, melalui integrasi sistem informasi platform bersama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam aplikasi Mobile JKN diharapkan akan memudahkan masyarakat.
"Ini bagian dari komitmen BPJS Kesehatan karena tahun ini merupakan tahun pelayanan dan tahun peningkatan kepuasan peserta,” kata Fachmi.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan memperkenalkan beberapa fitur baru di aplikasi Mobile JKN. Mulai dari cek ketersediaan kapasitas tempat tidur di fasilitas kesehatan, mendaftarkan pelayanan kesehatan baik di FKTP dan FKRTL hingga melihat jadwal tindakan operasi.
