Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengharapkan Sensus Penduduk (SP) 2020 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) mampu mengungkap data riil tentang kemiskinan di daerah ini.
"Sensus penduduk ini harus bisa mengungkap data riil terkait kemiskinan. Misalnya, apakah ada keterkaitan penduduk miskin dengan jumlah anak,” katanya dalam pertemuan dengan Kepala BPS Provinsi NTT Darwis Sitorus beserta jajarannya di Kantor Gubernur NTT di Kupang, Senin (24/2).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat juga dipandu petugas BPS melakukan SP 2020 dengan sistem dalam jaringan (daring).
Ia dalam kesempatan itu juga mengajak BPS NTT untuk bersama-sama memerangi kemiskinan di daerah itu dengan tidak hanya mendapat pengakuan dari aspek statistik semata.
“Upaya penurunan angka kemiskinan tidak boleh hanya terarah pada statistik semata tetapi juga secara struktural,” katanya.
Untuk itu, dia meminta kepala BPS NTT bersama Staf Khusus Gubernur NTT Prof Dr. Daniel Komeo, serta kepala Bappelitbangda NTT untuk menghitung bersama terkait dengan angka kemiskinan di NTT serta mengatur strategi yang tepat untuk menurunkannya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI itu, mengapresiasi pelaksanaan SP 2020 secara daring yang berlangsung selama 15 Februari-31 Maret karena banyak informasi yang bisa diperoleh dari kegiatan itu.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu, untuk mengambil bagian secara aktif dalam SP 2020 secara daring.
“Kita berharap semua bisa berjalan lancar dengan dukung semua pihak mulai dari gubernur, para bupati/wali kota, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya harus terlibat aktif menyukseskan kegiatan ini,” katanya.
Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mencari solusi terkait dengan hambatan jaringan internet dalam pelaksanaan SP di daerah setempat.
"Saya akan bicarakan dengan Bapak Menteri (Menteri Kominfo Jhoni G. Plate, red.) terkait persoalan itu supaya membantu kita agar dapat melaksanakan sensus dengan lancar,” katanya.
Kepala BPS NTT Darwis Sitorus mengemukakan sejak SP secara daring diluncurkan pada 15 Februari 2020, timnya sudah turun ke berbagai kantor organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
“Kami juga dimudahkan dengan dengan adanya instruksi dari gubernur yang ditujukan kepada para bupati/wali kota, instansi vertikal dan BUMN/BUMD untuk menyukseskan SP 'online' ini,” katanya.
