"Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat NTT bahwa tidak ada kebijakan karantina wilayah di NTT. Keputusan melakukan karantina wilayah merupakan keputusan pemerintah pusat. Pemerintah di NTT tidak boleh melakukan kebijakan di luar ketentuan yang diatur pemerintah pusat," katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa (31/3).
Viktor mengatakan hal itu terkait adanya keinginan sejumlah pemerintah daerah di NTT untuk melakukan karantina wilayah dalam mengatasi penyebaran virus corona atau COVID-19.
Baca juga: Gubernur Viktor dorong bupati/wali kota rancang ulang anggaran 2020
Baca juga: Warga NTT diminta tak menolak ODP COVID-19
Menurut mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR-RI itu, keputusan melakukan karantina wilayah merupakan wewenang Presiden Joko Widodo.
Ia mengatakan, kebijakan melakukan karantina bisa dilakukan apabila daerah sudah memiliki kemampuan seperti memiliki pesawat sendiri dan tidak lagi membutuhkan logistik obat-obatan dan alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga medis dalam mencegah penyebaran virus corona.
Menurut dia tidak ada kewenangan bagi pemerintah daerah mengambil kebijakan sendiri untuk melakukan karantina wilayah dengan alasan mencegah penyebaran virus corona.
"Khusus untuk bencana hingga dilakukan karantina wilayah dan penetapan darurat sipil merupakan wewenang pemerintah pusat, Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan tentang itu," tegasnya.
Gubernur Viktor yang didampingi Wakil Gubernur Josef A Nae Soi menjelaskan, apabila pemerintah pusat menetapkan adanya karantina wilayah maka tentu akan diikuti pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.
"Mana mungkin pemerintah daerah melawan perintah pemerintah pusat. Kami perlu tegaskan tidak ada karantina wilayah di NTT. Kami taat terhadap perintah pemerintah pusat," tegas Viktor yang saat itu didampingi para anggota Muspida seperti Kapolda NTT, Irjen Pol Hamidin dan Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen (TNI) Syaiful Rahman dan Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni.
Baca juga: Tangani COVID-19, DPRD NTT alokasikan Rp109 miliar
