DPR dorong Pemda NTT gencar edukasi warga soal COVID-19

id ntt,covid-19,corona,Anggota DPR,Melki Laka Lena

DPR dorong Pemda NTT gencar edukasi warga soal COVID-19

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena. (ANTARA/ Benny Jahang)

Penolakan yang terjadi di NTT karena masyarakat belum memahami secara baik tentang wabah  COVID-19
Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang wabah corona atau COVID-19 agar tidak terjadi penolakan masyarakat terhadap kehadiran warga yang masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).

"Penolakan terjadi karena masyarakat belum memahami secara baik tentang wabah Corona. Kami berharap agar pemerintah kabupaten/kota di NTT lebih gencar mengedukasi warga melalui media sosial agar warga memahami tentang wabah corona," kata Melki ketika dihubungi ANTARA dari Kupang, Sabtu (4/4).

Melki mengatakan hal itu terkait adanya penolakan terhadap warga NTT yang tiba dari daerah yang telah terpapar COVID-19.

Ia mengatakan, gugus tugas COVID-19 baik provinsi maupun kabupaten/kota serta Dinas Kesehatan di NTT agar melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang wabah COVID-19.

"Masyarakat yang datang dari luar NTT belum tentu positif COVID-19 sehingga tidak ada alasan untuk ditolak ketika pulang ke kampung halamannya. Warga yang datang itu masuk dalam kategori ODP karena memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang sudah ada kasus positif corona," katanya.

Baca juga: Warga NTT diminta tak menolak ODP COVID-19

Menurut dia, sesuai protokol kesehatan bahwa warga yang datang dari negara maupun provinsi yang memiliki kasus positif COVID-19, wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah.

"Selama masa isolasi 14 hari harus dipantau secara baik oleh RT, RW, dan lurah maupun kepala desa serta petugas kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan warga yang masuk ODP benar-benar sehat," katanya.

Menurut dia, warga dapat menggunakan rumah milik warga yang tidak ditempati sebagai tempat mengisolasi warga yang tiba dari daerah-daerah yang telah terpapar COVID-19.

"Apabila selama 14 hari ternyata warga yang diisolasi tetap sehat maka bisa berkumpul kembali dengan keluarganya," katanya.

Ia mengatakan, penolakan yang terjadi di NTT karena masyarakat belum memahami secara baik tentang wabah  COVID-19 akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.

"Kami berharap sosialisasi dan edukasi melalui media masa seperti radio, TV, media cetak, dan media online di NTT lebih gencar dilakukan sehingga masyarakat menjadi paham tentang wabah corona," kata Ketua DPD Partai Golkar NTT itu.

Baca juga: Kerumunan warga masih marak di NTT, Ombudsman: Mestinya ditindak tegas
Pewarta :
Editor: Kornelis Aloysius Ileama Kaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar