DPR minta pekerja migran NTT jadi fokus pencegahan COVID-19

id DPR RI,Komisi IX DPR RI,Melkiades Laka Lena,PMI NTT,NTT,COVID-19

DPR minta pekerja migran NTT jadi fokus pencegahan COVID-19

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena (kiri) (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

PMI perlu menjadi perhatian khusus karena pengalaman di banyak tempat carrier COVID-19 dari PMI itu cukup tinggi

Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta agar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus masing-masing pemerintah daerah di NTT dalam pencegahan penyebaran virus Corona jenis baru (COVID-19).

“PMI perlu menjadi perhatian khusus karena pengalaman di banyak tempat carrier COVID-19 dari PMI itu cukup tinggi,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Minggu (26/4).

Ia mengatakan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT perlu mendata secara akurat PMI yang sudah masuk ke masing-masing daerahnya.

Baca juga: Dewan segera telusuri keluhan kelangkaan APD di NTT
Baca juga: Legislator minta tenaga medis di NTT lebih hati-hati dengan OTG COVID-19

Selain itu, berdasarkan informasi dari Pemerintah bahwa akan ada kedatangan lagi PMI mencapai 505 ribu orang ke Indonesia termasuk di antaranya ke NTT karena mereka tidak bisa bekerja lagi di Malaysia.

“Karena itu saya kira ini perlu menjadi perhatian serius sehingga dampak penyebaran dari PMI bisa diantisipasi,” kata Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT itu.

Melkiades Laka Lena mengatakan, fokus penanganan COVID-19 perlu diutamakan pada pencegahan karena penyebaran penyakit ini datang dari daerah atau negara yang sudah terpapar atau zona merah.

Untuk itu, pemerintah daerah di NTT perlu memaksimalkan tenaga, fasilitas, anggaran, dan lain-lain untuk melakukan pencegahan secara maksimal, katanya.

Ia mengatakan, siapa saja warga NTT yang datang dari Jawa maupun daerah zona merah lainnya termasuk PMI dari Malaysia maupun negara lain perlu diberlakukan karantina yang ketat, disiplin, dan tegas.

Menurut dia, kalau upaya ini bisa dilakukan secara maksimal maka setengah pekerjaan terkait penanganan COVID-19 sudah berjalan.

“Karena itu berbagai kebijakan pemerintah terkait protokol penanganan COVID-19 harus dipastikan agar berjalan di lapangan, baik dalam aspek kesehatan, sosial, dan sebagainya,” kata Ketua DPD Partai Golkar NTT itu.

Pewarta :
Editor: Kornelis Aloysius Ileama Kaha
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar