"Kami mengecam tindakan represif yang dilakukan Pemerintah NTT dalam menyelesaikan sengketa lahan di Pubabu," kata Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu kepada ANTARA, di Kupang, Sabtu, (15/8).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan respon Walhi terhadap aksi penggusuran rumah warga di Pubabu, TTS yang dilakukan Pemerintah NTT.
Baca juga: Enam KK diminta keluar dari kawasan Besipae
Puluhan rumah warga di Pabubu, Besipae, TTS digusur aparat pemerintah dibantu petugas kepolisian karena lokasi tersebut akan dijadikan area pengembangan pakan ternak dan kelor.
Menurut dia, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tidak menempati janjinya untuk berdialog dengan warga, yang semestinya terjadi di medio Juni 2020 yang lalu.
Pemerintah NTT justru pengerahan aparat birokrasi dan keamanan untuk melakukan penggusuran yang menimbulkan konflik di lapangan.
"Seharusnya ada dialog tetapi yang ada justru pengerahan aparat birokrasi dan keamanan yang menimbulkan konflik di lapangan," katanya.
Sementara Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zet Sony Libing menegaskan, pemerintah tidak memiliki keinginan untuk menyusahkan atau menyakitkan hati warga Besipae.
Pemprov NTT berencana untuk menyejahterakan masyarakat Besipae dengan melakukan program pengembangan pakan ternak dan kelor, katanya.
Di tahap awal, pemerintah akan menanam lamtoro teramba seluas 200 hektare dan kelor seluas 200 hektare.
"Pemprov NTT tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyusahkan masyarakat. Program yang ditaruh di Besipae semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat Besipae," kata Sony.
Menurut dia, Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian akan mulai berkantor di Besipae. Oleh sebab itu, pagar dan sebuah rumah darurat yang dibangun di jalan masuk Ranch Besipae akan dibongkar.
Selain itu, lanjut Sony, Gubernur Viktor juga berpesan bahwa dalam pelaksanaan program pengembangan pakan ternak dan kelor melibatkan masyarakat Besipae.
