Junta Myanmar labeli Pemerintah Persatuan Nasional sebagai teroris

Naypyidaw (ANTARA) - Militer yang berkuasa di Myanmar telah melabeli Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai kelompok teroris dan menyalahkannya atas aksi pemboman, pembakaran, dan pembunuhan.

Pemboman dilaporkan setiap hari dan milisi lokal telah dibentuk untuk menghadapi tentara, sementara protes anti junta belum berhenti di seluruh Myanmar dan pemogokan oleh penentang kudeta telah melumpuhkan ekonomi negara itu.

NUG, yang beroperasi secara tertutup dan dengan sendirinya menggambarkan tentara sebagai kekuatan teroris, minggu ini mengumumkan bahwa mereka akan membentuk Angkatan Pertahanan Rakyat.

"Tindakan mereka menyebabkan begitu banyak terorisme di banyak tempat," kata televisi MRTV yang dikendalikan negara.

Stasiun televisi tersebut mengumumkan bahwa NUG, sebuah komite yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan yang dikenal sebagai CRPH dan kekuatan baru semuanya sekarang akan dihadapkan pada undang-undang anti terorisme.

"Ada bom, kebakaran, pembunuhan, dan ancaman yang menghancurkan mekanisme administrasi pemerintah," demikian pengumuman tersebut.

Undang-undang anti terorisme tidak hanya melarang keanggotaan kelompok, tetapi juga kontak dengan mereka. Junta sebelumnya menuduh lawannya melakukan pengkhianatan.

Para pengunjuk rasa kembali berbaris melawan junta di berbagai tempat pada Sabtu. Sedikitnya 774 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan 3.778 orang ditahan, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.

Namun, junta membantah angka-angka itu dan mengatakan sedikitnya dua lusin anggota pasukan keamanan telah tewas dalam protes.

Pertempuran juga berkobar di pinggiran Myanmar dengan tentara etnis yang telah berperang selama beberapa dekade dan beberapa di antaranya telah bersatu di belakang para pengunjuk rasa.

Baca juga: Junta Myanmar tolak kunjungan utusan ASEAN

Tentara Myanmar telah berjuang untuk menegakkan ketertiban sejak merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Utusan PBB sebut Pemerintahan Myanmar terancam karena kekerasan memburuk

Militer mengambil alih kekuasaan dengan tuduhan kecurangan dalam pemilu November tahun lalu yang dimenangi oleh partai Suu Kyi, yang berjuang untuk demokrasi selama beberapa dekade sebelum reformasi dimulai di Myanmar satu dekade lalu.

Sumber: Reuters