Kupang (Antara NTT) - Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Wahid Wham Nurdin meminta otoritas terkait agar meningkatkan pengawasan wilayah perairan di perbatasan negara dengan Timor Leste di sekitar Pulau Timor.
"Kami meminta agar perairan di perbatasan negara menjadi fokus PSDKP maupun unsur pengawas lainnya seperti Polair, TNI-AL karena mulai rawan dimasuki kapal-kapal asing," kata Wahid Wham Nurdin saat dihubungi Antara di Kupang, Rabu.
Menurutnya, wilayah perairan perbatasan Indonesia-Timor Leste di wilayah utara Pulau Timor rawan dimasuki kapal-kapal China untuk mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Karena China dan Timor Leste sudah berkerja sama yang intinya memperbolehkan kapal-kapal China menangkap di perairan Timor Leste, sementara luas wilayah laut mereka tidak seberapa," katanya.
Menurut Wham yang juga nelayan yang berbasis di TPI Tenau Kupang itu, penangkapan sebuah kapal China oleh PSDKP memasuki ZEE Indonesia beberapa waktu lali menjadi bukti kerawanan pelanggaran batas laut antarnegara.
Terkait hal itu, ia berharap adanya sanski tegas terhadap nahkoda maupaun awak kapal yang ditangkap agar menjadi peringatan bagi kapal asing lainnya.
"Kalau bisa yah setelah ada keputusan hukum tetap, kapal asing itu ditenggelamkan saja jadi terumbu karang seperti yang dilakukan Menteri Susi selama ini," katanya.
Selain itu, lanjutnya, informasi yang diperoleh HNSI dari para nelayan mengatakan bahwa armada kapal China yang melaut di wilayah perbatasan berkisar dari enam hingga delapan armada.
Untuk itulah, ia meminta agar pengawasan di perairan perbatasan perlu ditingkatkan agar aramada kapal asing tidak memasuki perairan NTT untuk mencuri ikan.
"Apalagi biasanya kapal-kapal asing bertonase besar menangkap dengan alat tangkap besar yang sekali melaut bisa meraup puluhan hingga ratusan ton ikan, tentu ini merugikan kami nelayan lokal kalau mereka lolos masuk," katanya.
