Pilkada 2018 - Victory-Joss tuntaskan infrastruktur jalan

id Honing

Pilkada 2018 - Victory-Joss tuntaskan infrastruktur jalan

Sekretaris Umum Tim Pemenangan Victory-Joss, Honing Sany (ANTARA Foto/dok)

Terobosan pembangunan infrastruktur ini dengan cara melakukan rasionalisasi dan penghematan APBD serta kerja sama dengan pihak ketiga, agar APBD NTT bisa dimanfaatan untuk membayar pinjaman.
Kupang (AntaraNews NTT) - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi (Victory-Joss) berjanji akan menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan dalam waktu tiga tahun jika dipercaya oleh rakyat untuk memimpin NTT lima tahun ke depan.

"Terobosan Victory-Joss adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan di NTT dalam tiga tahun," kata Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Victory-Joos, Honing Sani kepada Antara melalui telepon, Rabu (11/4) terkait terobosan yang akan dilakukan pasangan Victory-Joss.

Dalam debat terbuka para kandidat Gubernur-Wakil Gubernur NTT, banyak kalangan menyoroti bahwa para calon tidak berani membuat terobosan sehingga debat tersebut menjadi kurang greget.

Menurut dia, terobosan pembangunan infrastruktur ini dengan cara melakukan rasionalisasi dan penghematan APBD serta kerja sama dengan pihak ketiga, agar APBD NTT bisa dimanfaatan untuk membayar pinjaman.

"Jadi prinsip pembangunan bukan base of money but base of planning. Uang kita cari. Syaratnya pemimpinnya terpercaya dan kredibel," kata Honing Sani dan menjelaskan basis pembangunan infrastruktur jalan memang ada dalam beberapa kategori yakni ada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

"Selama ini gubernur seolah-olah hanya mengurus jalan provinsi. Padahal sebagian jalan biasa yang berada dekat maupun menghubungkan objek pariwisata juga perlu mendapat perhatian," katanya.

Baca juga: Rp180 miliar bangun Sabuk Merah perbatasan
Sejumlah pekerja sedang merapikan aspal yang baru ditebar di jalan Trans Flores di Mbay, Kabupaten Ngada, NTT. (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)

Artinya, ada ruas jalan harus dibangun dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pariwisata seperti Labuan Bajo di Manggarai Barat, Riung di Kabupaten Ngada dan Lamalera di Kabupaten Lembata.

"Jadi tidak pakai kategori ini harus jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten," katanya. Mengenai pinjaman, dia mengatakan, pinjaman pihak ketiga memang dibenarkan dari sisi regulasi karena dapat dikembalikan secara bertahap melalui APBD.

Karena itu, proses pinjaman untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan di provinsi berbasis kepulauan ini, tentu saja harus dilakukan atas persetujuan DPRD.

"Makanya sebagai politisi nasional yang memiliki jaringan dengan semua ketua parpol, diharapkan dapat membantu meyakinkan anggotanya di DPRD NTT untuk mendukung program ini," katanya menambahkan.

Pariwisata penggerak utama
Selain itu, pasangan Victory-Joss juga bertekad menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) pembangunan daerah itu jika dipercaya rakyat terpilih dalam pemungutan suara 27 Juni 2018 mendatang.

"Ada beberapa terobosan yang akan dilakukan untuk mempercepat pembangunan di NTT. Salah satunya adalah menjadikan sektor pariwisata sebagai prime mover pembangunan," kata Honing Sani.

Ia menambahkan terobosan kedua yang akan dilakukan Viktor-Joss adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasian wilayah dalam kurun waktu tiga tahun dengan merasionalisasi dan penghematan APBD serta kerja sama dengan pihak ketiga.

Program ketiga adalah menghadirkan investasi di NTT, teristimewa investasi garam dan ikan karena NTT merupakan salah satu fishing ground unggul di Indonesia.

Baca juga: Feature - Pulau Sumba harapan baru pariwisata NTT
Pariwisata Sumba

Langkah ini dipercaya bisa menekan angka pengangguran dan mencegah pengiriman TKI ilegal selain mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah berbasis kepulauan itu.

Hal yang akan dikerjakan selama lima tahun ke depan adalah mendorong investasi di sektor kelistrikan dengan manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, serta melakukan pembenahan terhadap birokrasi, terutama yang berkaitan dengan rekruitmen aparatur sipil negara (ASN).

Terkait rekruitmen birokrasi, kata dia akan dilakukan berdasarkan maritrokrasi dan standar yang dibenarkan UU ASN. "Ini adalah beberapa terobosan yang sekaligus melanjutkan kepemimpinan di NTT jika rakyat memberkan kepercayaan pada Victory-Joss untuk memimpin NTT lima tahun ke depan," katanya.