Beijing (Antara NTT) - Kepala Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksmana Madya Arie Soedewo mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerja sama latihan bersama dengan "Coast Guard" Tiongkok guna meningkatkan koordinasi kedua pihak dalam penegakan hukum di laut.
Kepada Antara di Beijing, Jumat (25/11) malam, usai rangkaian kunjungan kerjanya di Tiongkok, dia mengatakan bahwa latihan bersama tersebut di daerah tertentu yang materinya tertentu pula dengan penekanan pada penegakan hukum di laut.
Selama berkunjung ke Tiongkok, Kepala Bakamla RI mengadakan pertemuan dengan Kepala China Coast Guard (CCG) Meng Hongwei. Pertemuan pimpinan kedua institusi itu merupakan lanjutan dari pertemuan kedua pihak pada bulan Mei 2016 di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Tiongkok menyampaikan konsep nota kesepahaman kerja sama yang dapat dilakukan kedua pihak pada waktu-waktu mendatang.
"Bakamla tentu menyambut positif usulan kesepahaman kerja sama tersebut, tentunya dengan beberapa penyesuaian, seperti hal teknis berupa kebutuhan profesional yang dapat langsung dilaksanakan Bakamla dan CCG," kata Arie Soedewo.
Mantan Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wasantara Lemhannas itu mengatakan bahwa kerja sama tersebut tentu tanpa memasuki ranah kementerian lain dan konstitusi kedua negara, termasuk kemungkinan latihan bersama di daerah dan materi tertentu terkait dengan penegakan hukum di laut.
"Karena latihan bersama ini merupakan latihan yustisial, bentuk dan materinya masih perlu pembicaraan lebih lanjut," kata mantan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut tersebut.
Terkait dengan beberapa insiden di sekitar perairan Natuna, Arie Soedewo mengatakan bahwa ada kesepakatan untuk membuka jalur komunikasi yang intensif guna mencegah hal-hal negatif.
Pada pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan kepentingan bersama antara kedua negara di laut.
Kedua pihak juga sepakat untuk memperluas kerja sama antara lain dalam bentuk pertemuan tingkat tinggi, pelatihan personel, kunjungan kapal, dan pengembangan kapasitas kemampuan.
Tidak hanya itu, kedua pihak juga bersepakat untuk saling meningkatkan rasa percaya, keyakinan, dan koordinasi sehingga dapat merespons secara tepat dan efektif kejahatan lintas wilayah dan perselisihan di laut guna memelihara keamanan dan kestabilan kawasan
