Kupang (AntaraNews NTT) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Alexander Ena menilai rasio elektrifikasi listrik di provinsi setempat bergerak lambat karena baru mencapai 60,82 persen hingga April 2018.
"Elektrifikasi listrik di NTT bergerak lambat, bahkan masih berjalan di tempat, karena dari 2004 posisinya mencapai 54 persen dan sekarang baru 60,82 persen," kata politisi dari F-NasDem itu di Kupang, Kamis (17/5).
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT yang bermitra dengan PT PLN Wilayah NTT maupun Dinas Energi dan Pertambangan itu mengatakan, pembangunan kelistrikan di provinsi setempat tidak meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir.
Menurutnya, PLN setempat sebagai instansi teknis pemerintah yang membangun kelistrikan belum bergerak cepat setelah Presiden Jokowi menggaungkan program 100 persen desa berlistrik.
"Instansi teknis di daerah harusnya segera menangkap pesan presiden ini. Semestinya rasio elektrifikasi di NTT hari ini berada di posisi 75 persen tapi ternyata di bawah," katanya.
Artinya, kata dia, program "Indonesia Terang" belum benar-benar menyentuh masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu. Ia mencontohkan, seperti di Kabupaten Alor terdapat sekitar lima kecamatan yana belum pernah menikmati listrik.
Baca juga: Pasokan Listrik Aman Selama Ramadhan
"Saya yakin di kabupaten lainnya di NTT juga sama, seperti di Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, sama juga banyak desa atau kecamatan yang belum berlistrik," katanya.
Alexander meminta agar pihak PLN tidak berjalan sendiri dalam bekerja melistriki desa-desa, melainkan tetap berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
"Persoalan seperti ada kendala desa-desa di hutan dan sulit dilalui jaringan karena izin pemanfaatan hutan, itu kan bisa koordinasi segera dengan pemerintah untuk mendapat solusinya," katanya.
Sebelumnya, Manager Teknik PT PLN Persero Wilayah NTT I Putu Sudarsa mengemukakan, tingkat rasio elektrifikasi listrik di NTT hingga April 2018 mencapai 60,82 persen.
Ia mejelaskan, rasio tersebut merupakan gabungan dari yang dikerjakan PLN sebesar 54 persen dan sisanya dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) maupun pemerintah daerah setempat.
Sudarsa mengakui, realisasi pekerjaan melistriki desa-desa di provinsi setempat masih jauh dari target, seperti jumlah desa yang berhasil dilistriki pada 2017 lalu sebanyak 132 desa dari target 632 desa.
Baca juga: PLN Tak Capai Target Listriki Desa
"Memang masih jauh dari target, namun dengan keterbatasan sumber daya yang ada serta tantangan kondisi di lapangan, kami tetap terus membangun kelistrikan untuk mengejar target ini," katanya.
