Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyebutkan kementerian yang dipimpinnya memiliki delapan sasaran strategis pada 2022.
"Kemenkumham mempunyai delapan sasaran strategis dengan 21 ukuran keberhasilan yang dijanjikan," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly di Jakarta, Kamis.
Hal ini disampaikannya saat Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022, yang mana kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT se-Kota Kupang di LPP Kelas IIB Kupang. Sedangkan jajaran ASN lainnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT mengikuti lewat live streaming di ruang kerja masing-masing.
Kemudian termasuk pula 126 target kinerja yang merupakan turunan dari perjanjian kinerja. Dari jumlah itu, sebanyak 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target berada di wilayah.
"Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham," kata anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009 tersebut.
Menurut Yasonna, janji kinerja dan komitmen tinggi dibutuhkan Kemenkumham melihat tuntutan sejumlah program utama dan prioritas nasional yang diamanatkan Presiden kepada kementerian tersebut.
Baca juga: Menkumham tekankan pentingnya profesionalitas tingkatkan layanan publik
Baca juga: Menkumham Yasonna canangkan 2022 tahun hak cipta
Tiga prioritas nasional yang diemban Kemenkumham yakni peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan hingga memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
"Kita memastikan agar program-program kementerian dan lembaga serta prioritas nasional terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengapresiasi upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Kemenkumham. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan layanan pada masyarakat.
"Berdasarkan hasil survei kepatuhan, Kemenkumham termasuk 17 kementerian yang masuk zona hijau," kata Najih.
