Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan identifikasi produk lokal untuk dimasukkan dalam e-katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kami masih memproses identifikasi produk-produk lokal yang bisa masuk dalam e-katalog. Identifikasi itu di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, kami di LPSE terkait aplikasinya," kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa LPSE Manggarai Barat Thomas Aquino Sudirman kepada ANTARA di Labuan Bajo, Kamis, (24/3).
Untuk memudahkan koordinasi antara LPSE dan OPD, pihaknya tengah menyusun draf SK Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Dia mengutarakan harapannya agar e-katalog ini bisa segera berjalan tahun ini sehingga turut mengembangkan pemasaran produk UMKM yang ada di Manggarai Barat.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Manggarai Barat Theresia Asmon mengatakan koordinasi dilakukan oleh dinas dan LPSE untuk mengidentifikasi jenis barang yang sesuai standar masuk ke e-katalog.
Dengan demikian, lanjutnya, maka dinas pun ke depannya bisa memfasilitasi UMKM sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Sembari menanti regulasi lanjutan terkait e-katalog tersebut, dinas melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan melihat potensi produk yang layak masuk e-katalog LKPP.
Dia mengutarakan harapannya pula agar koordinasi bisa berjalan baik sehingga turut membantu pengembangan produk UMKM lokal di Manggarai Barat.
Dalam kunjungan ke Labuan Bajo guna menghadiri Rapat Progres Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong perbaikan kualitas produk UMKM, salah satunya dengan membuat slogan Bangga Buatan Indonesia.
Baca juga: KPK awasi penerapan E-Katalog
Melalui slogan itu, LKPP telah menyediakan aplikasi e-katalog dan toko daring untuk menghidupkan produksi UMKM melalui peran kepala daerah.
Baca juga: BPOLBF minta PHRI siapkan katalog bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo
Tito meyakini UMKM di Indonesia akan hidup karena pembeli terbesar berasal dari anggaran pemerintah. Hal itu juga mengurangi potensi korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa karena semuanya telah diatur pada e-katalog.
