Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, mendorong transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa instansi daerah melalui pemanfaatan katalog elektronik (e-katalog) versi 6.
“Dengan penerapan sistem katalog elektronik versi terbaru ini, kita menunjukkan komitmen agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih efisien, lebih cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara digital,” kata Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis di Kupang, Rabu.
Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan bimbingan teknis (bimtek) penerapan dan pengelolaan aplikasi katalog elektronik bagi aparatur lingkup Kota Kupang serta mitra penyedia barang dan jasa.
Menurut dia, melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Sistem Pengadaan Terpadu Digital (SIPD), dan sistem pembayaran elektronik, seluruh proses pengadaan tersebut dapat dilacak dan diaudit secara lebih terbuka.
“Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar seluruh pengguna dan pelaku pengadaan menyesuaikan proses kerja dan sistem transaksi dengan ketentuan elektronik yang berlaku.
Selain itu, pengumuman rencana umum pengadaan harus dilakukan tepat waktu paling lambat bulan Maret setiap tahun, agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan sinkron, efisien, dan optimal.
Sementara itu, Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kota Kupang Robert Tade menjelaskan e-katalog merupakan sarana pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikelola bersama oleh PT Telekomunikasi Indonesia.
Aplikasi tersebut, lanjut dia, bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan khususnya di lingkungan pemerintah daerah.
“Dengan penerapan sistem penerimaan dan pembayaran secara langsung serta integrasi dengan aplikasi keuangan dan sistem instansi, aplikasi ini memungkinkan pembayaran lebih cepat serta mendukung UMKM dan produk asli daerah,” ujarnya.
Ia berharap, melalui bimtek tersebut dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, memperkuat transparansi dan keterbukaan, mempercepat proses pengadaan, mengurangi penggunaan kertas, serta memungkinkan pencatatan transaksi secara real time.
